Indeks Kemendagri

“Menurut saya lebih baik [jabatan Plt Gubenrnur] tetap diisi oleh pejabat eselon I,” kata Ketua Komisi II DPR.

Usul MUI soal format KTP Penghayat Kepercayaan masuk sebagai salah satu dari 4 opsi yang kini sedang dikaji oleh Kemenko Polhukam.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan Bupati Talaud menerima sanksi pemberhentian sementara karena melanggar Pasal 77 ayat 2 UU Pemda.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan permasalahan DPT juga akan melibatkan Bawaslu untuk ikut membantu pemantauan DPT.

Kemendagri optimistis semua institusi penegak hukum tidak akan menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka selama Pilkada Serentak 2018 berlangsung.

"Dari awal, Kemendagri tidak pernah (minta) menghapus TGUPP. Yang kami evaluasi adalah penempatan anggarannya," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kemendagri, Syarifuddin. 

Pemprov DKI tetap menganggarkan dana Rp28 miliar untuk TGUPP di APBD 2018, tapi pos anggarannya dialihkan ke Bappeda.

Pemprov DKI dan DPRD DKI sepakat menerima hasil evaluasi Kemendagri mengenai pemangkasan nilai dana Parpol di APBD DKI Jakarta 2018.

Soalnya Pemprov telah mengklarifikasi ihwal penempatan anggaran TGUPP itu kepada tim evaluasi di Kemendagri, Jumat lalu.

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Dana untuk Partai Politik akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Gabungan bersama DPRD hari ini.

Sejumlah pos anggaran APBD Pemprov DKI Jakarta direkomendasikan untuk diubah, dikurangi atau dihilangkan, salah satunya TGUPP.

Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai APBD DKI 2015 akan ditandatangani oleh Tjhajo Kumolo besok, Jumat (22/12/2017).

Tahun 2004-2017 terdapat 392 kepala daerah tersangkut hukum, dengan jumlah terbesar adalah korupsi sejumlah 313 kasus.

Dokumen rancangan RPJMD telah masuk sejak hari ke 40 tepatnya pada Selasa pekan lalu.

Sandiaga meminta semua pihak tidak berspekulasi terlalu jauh terkait rencana penghilangan LPJ operasional RT/RW.

Menurut Soni Sumarsono, setiap rupiah uang rakyat yang harus dikeluarkan dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kemendagri masih memiliki waktu dua minggu untuk mengevaluasi APBD 2018 itu.

Warga tidak mendapat informasi yang jelas kapan e-KTP mereka selesai dicetak.

Salah satu penyebab adanya perbedaan data penduduk karena adanya perbedaan konsep dan definisi penduduk yang digunakan BPS dan Kemendagri.

Mekanisme dengan lelang sebelumnyadinilai memiliki risiko hambatan besar, seperti gagal lelang dan harga blangko cenderung lebih tinggi.