Indeks Kemendagri

Kemendagri mengumpulkan para sekjen partai untuk membahas beberapa hal, termasuk Pilkada 2020.

Mendagri Tito Karnavian meresmikan Masjid Nurul Falah di kompleks kantor Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang dikabarkan mundur dari jabatannya.

Pemprov DKI mendapat beberapa catatan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).

Sekretaris FPI Munarman menyebut pemerintahan Jokowi terlalu mencampuri urusan dapur FPI.

Dalam rangka mengawasi arus keuangan, akses PPATK terhadap data kependudukan diperbanyak Kemendagri.

Evaluasi itu dilakukan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan APBD ke Kemendagri pada Kamis (12/12/2019) pekan lalu.

Perpanjangan izin FPI dipersoalkan sejumlah pihak. Ada yang berpendapat FPI semestinya dibubarkan saja.

Kemendagri akan memberi teguran ke DKI karena gagal menyelesaikan RAPBD tepat waktu.

FPI telah memperoleh rekomendasi dari Kemenag sebagai salah satu syarat untuk memperoleh surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kemendagri.

FPI mengklaim sudah memberikan segala syarat dan ketentuan untuk memperpanjang SKT.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan persetujuan Rp12,9 miliar tersebut, dari yang diajukan Kemendagri sebesar Rp15,9 miliar.

Anies Baswedan menekankan kalau pesan Tito Karnavian soal kata "kampung" sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah agar mengubah kota-kota di Indonesia.

Tito Karnavian mengatakan, Kemendagri tengah mendorong agar keberadaan ormas yang mendukung pemerintah bisa diperkuat.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan jika RAPBD DKI diserahkan lewat dari 30 November 2019 sudah merupakan "lampu merah" bagi Pemprov DKI Jakarta.

Mendagri Tito Karnavian akan memberlakukan peraturan tentang penggunaan CCTV di banyak titik di wilayah kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Jokowi meminta pejabat dan aparat daerah tidak menyepelekan masalah kecil yang terjadi di masyarakat.

Formasi khusus CPNS Kemendagri meliputi cumlaude sebesar 10 persen, disabilitas 2 persen, putra/putri Papua dan Papua Barat 2 orang, serta formasi umum 324 orang.

13 orang utusan Kementerian dalam Negeri berangkat ke Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, guna mengusut dugaan 'desa fiktif'.

Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra menilai rencana pemekaran Papua bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang moratorium yang diterapkan sejak 2014.