Indeks Kemendagri

Jaksa Agung HM Prasetyo mengklaim MoU antara lembaganya dengan Bareskrim dan Kemendagri tidak menghambat penanganan kasus korupsi di pemerintahan daerah.

Kerja sama Kemendagri, Polri, dan Kejagung dinilai bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Kalau dihitung matematis, kita menyelamatkan uang negara Rp200 juta, tapi harus mengeluarkan Rp300 juta [biaya penanganan kasus korupsi], kan rugi," kata Setyo.

Kesalahan administrasi yang dilakukan Pemda bisa terbebas dari ancaman hukuman pidana. 

Untuk bisa meneliti di Indonesia, seorang periset mesti mengantongi izin pemerintah. Ritual birokratis yang wajib dilalui pun tidak mudah.

Penulisan "Sunda Wiwitan" di kolom agama pada e-KTP warga Baduy belum dipenuhi pemerintah. Dalihnya format itu masih sedang dikaji.

Pembicaraan akhir ihwal keberadaan kolom agama di e-KTP akan dilakukan dalam Rapat Terbatas Kabinet Kerja.

Kemendagri berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengumpulkan bukti terkait Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan kerap bepergian ke luar negeri.

Kemendagri tak akan memberhentikan sementara Zumi Zola dari jabatannya sebagai Gubernur Jambi meski telah menyandang status tersangka.

Saleh memaparkan, kejadian bermula saat dirinya hendak melantik beberapa pejabat pemerintahan di Kabupaten Tolitoli.

Untuk memperoleh e-KTP, pemilik data ganda harus melapor ke Dinas Dukcapil setempat, lalu meminta penunggalan dengan menghapus salah satu datanya.

Sandiaga sebelumnya mengaku akan meminta bantuan Disdukcapil untuk membuat e-KTP bagi sopir angkot.

Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan melaporkan tindakan perusakan yang dilakukan oleh Wakilnya ke kepolisian.

Usulan pengangkatan Pj Gubernur dari perwira aktif masih menunggu keputusan dan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. 

Wapres JK menyitir kenyataan tiga tahun lalu di Provinsi Sulawesi Barat, saat pemerintah menunjuk Inspektur Jenderal Polisi Carlo Tewu sebagai pejabat gubernur.

Finalisasi penerbitan e-KTP untuk aliran kepercayaan masih menunggu persetujuan Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Wiranto

Kajian dilakukan Bawaslu setelah perbincangan ihwal Pj gubernur dari kalangan Polri mengemuka.

Argumen Kemendagri yang membenarkan wacana penunjukan pati Polri sebagai Pj gubernur telah dianggap lemah dari sisi regulasi.

Irman dan Sugiharto pernah dimarahi Gamawan Fauzi soal dana Rp78 miliar dari Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Tjahjo memilih 2 petinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut karena keterbatasan jumlah pegawai eselon I Kemendagri dan pertimbangan tingkat kerawanan daerah saat Pilkada.