Indeks Kekerasan Terhadap Anak

Sejumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Lampung masih saja terus terjadi dan disinyalir angkanya akan terus meningkat. Per 1 Mei 2016, berdasarkan data kasus ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)-Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung, telah terjadi 85 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Khofifah Indar Parawansa mengatakan PERPPU tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual segera disahkan menjadi undang-undang.

Menteri Sosial meluncurkan nomor telepon baru untuk pengaduan kekerasan terhadap anak bernama TePSA. Berbeda dengan nomor sebelumnya yang hanya melayani saat jam kerja, melalui TePSA masyarakat bisa menelepon selama 24 jam tujuh hari.

Presiden Joko Widodo menggunakan momentum peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-23 di Kupang, NTT untuk mengimbau keluarga supaya menghindari kekerasan terhadap anak.

Perlindungan negara terhadap anak di Indonesia dinilai masih memprihatinkan meskipun sudah banyak badan, komisi dan lembaga negara yang mengurusi anak.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Indonesia Seto Mulyadi (Kak Seto) berharap semua pihak untuk memperhatikan pendidikan secara baik kepada anak tanpa ada kekerasan sedikitpun. Salah satunya anak berhak mendapatkan kurikulum pendidikan yang sesuai atau tidak berlebihan.

Film berjudul "Untuk Angeline" yang terinspirasi dari rasa empati surtadara Jito Banyu mengandung pesan antikekerasan terhadap anak. Film ini dibintangi oleh sederet artis papan atas. 

Kasus kekerasan seksual marak belakangan. Pemerintah bereaksi dengan mengeluarkan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual. Namun, kebijakan ini dinilai tidak relevan oleh Alissa Wahid, pendiri Lembaga Studi & Pengembangan Perempuan & Anak. Alissa menilai yang lebih relevan justru pendidikan seksual di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pemerhati anak yang kerap dipanggil Kak Seto berpendapat jika penyampaian materi pendidikan kesehatan reproduksi tidak tepat justru akan kontraproduktif. Untuk itu, pelatihan penyampaian materi tersebut dianggap perlu.

Save The Children mencatat, kekerasan terhadap anak dalam keluarga di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai sekitar 93 persen. Sementara Rumah Perempuan Kota Kupang mencatat sebanyak 148 anak perempuan mengalami kekerasan seksual selama 2013-2015.

Khofifah Indar Parawansa mengatakan, hukuman kebiri kimiawi sangat efektif untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri kimiawi tersebut juga telah dipraktikkan di sejumlah negara bagian Amerika Serikat, Australia, Jerman, Inggris dan Korea Selatan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengimbau agar masyarakat tidak mempertentangkan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dengan rencana Pemerintah menerbitkan Perppu tentang Perlindungan Anak.

Saleh Partaonan Daulay selaku Ketua Komisi VIII DPR mengatakan selain pemberatan hukuman, langkah yang tak kalah penting untuk menghadapi situasi darurat kekerasan seksual adalah strategi dan pencegahan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengimbau agar sekolah membentuk unit pencegahan kekerasan.

Hukuman kebiri yang masuk dalam rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tidak berlaku bagi pelaku kekerasan seksual yang belum dewasa atau anak-anak. Pelaku yang masih di bawah umur akan mendapat pendampingan secara khusus yakni pendampingan psikologi termasuk dilakukannya terapi kejiwaan dan medis. Pendampingan itu juga dilakukan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Polri siap menjalankan amanah Perppu tentang kekerasan seksual melalui pemasangan chip di kaki pelaku tindak kejahatan tersebut.

Kekerasan seksual semakin marak di Indonesia. Di saat yang sama, pemerintah dan DPR tak kunjung mengesahkan UU untuk memberikan perlindungan hukum. Sampai kapan? Undang-Undang yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual harus dibahas dan disahkan. Undang-undang itu di antaranya harus mengatur dan memberi jaminan pada para korban agar mereka berani melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya.

Ragam kekerasan anak berupa kekerasan fisik, penelantaran, penganiayaan, perkosaan, adopsi ilegal, penculikan, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual.

Pemerintah telah menyetujui penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pemangku kebijakan Indonesia bersepakat tidak ada kompromi sedikitpun bagi perilaku pemerkosaan. Sebagai bukti keseriusan pemerintah, ke depan pemerintahan Joko Widodo akan mengeluarkan undang-undang kebiri bagi pelaku kekerasan seksual.