Indeks Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan anak dan perempuan di Jatim meningkat sehingga layak dikatakan darurat kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise di sela acara Jelajah Three Ends, di Jailolo, Maluku Utara, Sabtu (15/10/2016) malam antusias menyambut pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut diharapkan mampu menekan angka kasus kekerasan anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencatat, setidaknya terdapat 12 anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan ayah tirinya.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling tinggi terjadi di Jawa Timur. Menurut data Kementerian Sosial provinsi paling ujung timur Jawa ini menempati urutan pertama dari lima provinsi dengan jumlah kekerasan anak terbanyak di Indonesia.

Sejumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Lampung masih saja terus terjadi dan disinyalir angkanya akan terus meningkat. Per 1 Mei 2016, berdasarkan data kasus ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)-Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung, telah terjadi 85 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Khofifah Indar Parawansa mengatakan PERPPU tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual segera disahkan menjadi undang-undang.

Menteri Sosial meluncurkan nomor telepon baru untuk pengaduan kekerasan terhadap anak bernama TePSA. Berbeda dengan nomor sebelumnya yang hanya melayani saat jam kerja, melalui TePSA masyarakat bisa menelepon selama 24 jam tujuh hari.

Presiden Joko Widodo menggunakan momentum peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-23 di Kupang, NTT untuk mengimbau keluarga supaya menghindari kekerasan terhadap anak.

Perlindungan negara terhadap anak di Indonesia dinilai masih memprihatinkan meskipun sudah banyak badan, komisi dan lembaga negara yang mengurusi anak.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Indonesia Seto Mulyadi (Kak Seto) berharap semua pihak untuk memperhatikan pendidikan secara baik kepada anak tanpa ada kekerasan sedikitpun. Salah satunya anak berhak mendapatkan kurikulum pendidikan yang sesuai atau tidak berlebihan.

Film berjudul "Untuk Angeline" yang terinspirasi dari rasa empati surtadara Jito Banyu mengandung pesan antikekerasan terhadap anak. Film ini dibintangi oleh sederet artis papan atas. 

Kasus kekerasan seksual marak belakangan. Pemerintah bereaksi dengan mengeluarkan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual. Namun, kebijakan ini dinilai tidak relevan oleh Alissa Wahid, pendiri Lembaga Studi & Pengembangan Perempuan & Anak. Alissa menilai yang lebih relevan justru pendidikan seksual di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pemerhati anak yang kerap dipanggil Kak Seto berpendapat jika penyampaian materi pendidikan kesehatan reproduksi tidak tepat justru akan kontraproduktif. Untuk itu, pelatihan penyampaian materi tersebut dianggap perlu.

Save The Children mencatat, kekerasan terhadap anak dalam keluarga di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai sekitar 93 persen. Sementara Rumah Perempuan Kota Kupang mencatat sebanyak 148 anak perempuan mengalami kekerasan seksual selama 2013-2015.

Khofifah Indar Parawansa mengatakan, hukuman kebiri kimiawi sangat efektif untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri kimiawi tersebut juga telah dipraktikkan di sejumlah negara bagian Amerika Serikat, Australia, Jerman, Inggris dan Korea Selatan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengimbau agar masyarakat tidak mempertentangkan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dengan rencana Pemerintah menerbitkan Perppu tentang Perlindungan Anak.

Hukuman kebiri yang masuk dalam rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tidak berlaku bagi pelaku kekerasan seksual yang belum dewasa atau anak-anak. Pelaku yang masih di bawah umur akan mendapat pendampingan secara khusus yakni pendampingan psikologi termasuk dilakukannya terapi kejiwaan dan medis. Pendampingan itu juga dilakukan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Saleh Partaonan Daulay selaku Ketua Komisi VIII DPR mengatakan selain pemberatan hukuman, langkah yang tak kalah penting untuk menghadapi situasi darurat kekerasan seksual adalah strategi dan pencegahan.

Polri siap menjalankan amanah Perppu tentang kekerasan seksual melalui pemasangan chip di kaki pelaku tindak kejahatan tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengimbau agar sekolah membentuk unit pencegahan kekerasan.