Indeks Kasus Korupsi Pertamina

Kejagung tengah menghitung kerugian yang terjadi sejak 2018 hingga 2023 akibat kasus korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina Patra Niaga.

Dari fakta penyidikan ditemukan bahwa penjualan BBM oplosan itu dibanderol setara dengan RON 92 (Pertamax).

Kedua tersangka dijemput paksa karena mangkir dari panggilan penyidik.

Erick Thohir, mendukung proses hukum yang sedang dijalankan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus pengoplosan Pertamax oleh PT Pertamina.

Kejagung menegaskan bahwa upaya pengoplosan Pertamax merupakan fakta hukum yang ditemukan dalam proses penyidikan kasus korupsi minyak mentah Pertamina.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa sulit membantah dugaan keterlibatan keluarga Riza Chalid."

Penyidik ikut menyita 34 kontainer yang berisi dokumen korporasi, 89 dokumen berkaitan dugaan korupsi dan 2 komputer dalam penggeledahan tersebut.

Penyidik masih menghitung uang yang disita sekaligus menyita puluhan dokumen yang diduga berkaitan perkara tata kelola minyak mentah & produk kilang.

Pertamina menegaskan produk Pertamax yang berada di masyarakat sudah memiliki spesifikasi yang ditentukan.

Penyidik menyita uang dolar Singapura dari kediaman tersangka Dimas Werhaspati dan dokumen maupun barang dari rumah para tersangka lain.

Para tersangka juga menyepakati aksi mark up impor BBM sehingga negara terpaksa mengeluarkan biaya 13-15 persen dari harga pengiriman.

Pertamina Patra Niaga menghormati proses hukum KPK & akan kooperatif dalam proses pengungkapan perkara korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina 2018-2023.

Sebelumnya, Karen Agustiawan tetap divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menurut Ahok, pengelolaan Pertamina saat ini sudah berbeda dari zaman kepemimpinan Karen Agustiawan.

KPK memanggil Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terkait pengadaan LNG periode 2011-2021 hari ini, Selasa (7/11/2023).

Hakim menilai penetapan tersangka Karen Agustiawan oleh KPK sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.

Erick Thohir jamin pengelolaan BUMN dilakukan secara terbuka dan transparan.

Herry Gunawan menilai aksi korporasi oleh eks Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan atas pengadaan gas alam cair atau LNG memenuhi unsur korupsi.

KPK berencana memeriksa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai saksi perkara dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) di PT Pertamina 2011-2014.