Indeks Kasus Dugaan Penistaan Agama

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta umat Islam berlapang dada menyerahkan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada mekanisme hukum.

Proses pemberkasan dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama hampir selesai. Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan proses pemberkasan perkara saat ini sudah mencapai 70 persen. Pihaknya pun menargetkan berkas kasus tahap pertama bisa diserahkan ke Kejaksaan pada Jumat (25/11).

Habib Rizieq Shihab selaku Imam Besar ormas Front Pembela Islam (FPI) diperiksa penyidik Bareskrim Polri.

Polda Metro Jaya merencanakan akan memeriksa kembali Buni Yani sebagai terlapor kasus dugaan pengugngah video Ahok di Kepulauan Seribu. Video yang diunggah Buni tersebut diduga telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa GNPF MUI tidak memiliki hubungan struktural apapun dengan MUI. Terkait aksi unjuk rasa2 Desember mendatang, MUI minta agar logo dan simbol MUI.

Berdasarkan kajian internal, Kapolri menyebutkan adanya upaya makar pada aksi demo mendatang. Namun, Menteri Pertahanan mengakui pihaknya belum menerima laporan apapun soal makar pada aksi unjuk rasa mendatang.

Basuki Tjahaja Purnama altau Ahok menjalani pemeriksaan perdana oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama di Bareskim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (22/11).

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap tenang saat menjawab pertanyaan penyidik dalam proses pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama di Mabes Polri

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang turut melaporkan Ahok atas kasus itu belum diperiksa kepolisian.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah selesai diperiksa penyidik Bareskrim Polri, Selasa (22/11/2016). Dalam pemeriksaan selama hampir 9 jam itu, Ahok mampu menjawab 27 pertanyaan dari penyidik dengan baik.

Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh tidak khawatir dengan adanya isu penjegalan politik dan mengimbau konsolidasi bersama sehingga tercipta situasi yang tenang dan stabil.

Rencana demonstrasi untuk menuntut penahanan Basuki Tjahaja Purnama atas kasus dugaan penistaan agama pada Jumat, 2 Desember 2016 dengan cara menggelar sajadah dinilai melanggar hukum dan harus ditindak tegas.

Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) didampingi 15 orang pengacara dalam menghadapi pemeriksana perdana kasus dugaan penistaan agama.

Menurut juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI 2017, Ruhut Sitompul, jumlah pengacara
yang ingin mendampingi Ahok selama proses hukum mencapai "ratusan bahkan ribuan".

Bareskrim Polri dijadwalkan memeriksa Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, pada Selasa (22/11/2016). Dalam pemeriksaan di Mabes Polri, Ahok didampingi 15 orang kuasa hukum.

Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tiba di Mabes Polri pada pukul 09.00 WIB guna menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama di Kepulauan Seribu.

Sejumlah tim sukses Ahok mendatangi Mabes Polri untuk memberikan dukungan pada Basuki Tjahaja Purnama yang rencana hari ini akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Rikwanto bahkan memprediksi pemeriksaan Ahok kurang lebih butuh waktu sembilan jam, seperti saat proses gelar perkara pada pekan lalu.

Kapolda di wilayah yang merupakan basis massa organisasi dan kelompok Islam akan mengeluarkan maklumat yang melarang pemberangkatan massa untuk aksi demonstrasi di Jakarta pada 25 November dan 2 Desember 2016.

Kejagung berjanji akan menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan sangat teliti. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah membentuk tim jaksa peneliti terkait kasus yang menjadi sorotan nasional ini.