Menuju konten utama

GNPF MUI Tak Ada Hubungan dengan Dewan Pimpinan MUI

Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa GNPF MUI tidak memiliki hubungan struktural apapun dengan MUI. Terkait aksi unjuk rasa2 Desember mendatang, MUI minta agar logo dan simbol MUI.

GNPF MUI Tak Ada Hubungan dengan Dewan Pimpinan MUI
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin (tengah) didampingi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Nasaruddin Umar (kedua kanan), Didin Hafiduddin (kedua kiri), Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Noor Ahmad (kanan) dan Wakil Sekretaris Natsir Zubaidi (kiri) menyampaikan sikap Dewan Pertimbangan MUI terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purmana atau Ahok di Jakarta, Rabu (9/11). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

tirto.id - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) bukan merupakan bagian dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, demikian ditegaskan oleh MUI ketika menyampaikan tausiyah kebangsaan di Jakarta, Selasa (22/11/2016)

"Terkait aksi unjuk rasa 2 Desember 2016 yang antara lain dilakukan oleh GNPF MUI, maka MUI memandang perlu untuk menegaskan GNPF bukan merupakan bagian dari Dewan Pimpinan MUI dan tidak ada hubungan struktural formal apapun," kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Sholahuddin Al-Aiyub.

Sebagaimana diberitakan Antara, MUI juga meminta agar tidak menggunakan logo dan simbol MUI apabila ada kelompok masyarakat yang tetap akan melakukan aksi demo pada 2 Desember mendatang.

Sholahuddin mengingatkan agar para peserta unjuk rasa tetap fokus pada tema penegakan hukum kasus penistaan agama serta tidak menyimpang untuk tujuan lainnya yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan keutuhan Indonesia.

"MUI mengimbau agar demonstrasi dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlaqul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku. MUI juga mengimbau kepada pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya agar tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, profesional, dan proporsional serta menghindari penggunaan kekerasan," kata dia.

Kepada masyarakat, MUI mengajak agar dalam memperjuangkan aspirasi dilakukan melalui saluran demokrasi, seperti lobi, perundingan, musyawarah, serta pers dan media komunikasi lain karena hal tersebut dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia.

Seperti dilaporkan sebelumnya, GNPF MUI mengumumkan rencana menggelar unjuk rasa pada 2 Desember 2016 untuk menuntut penahanan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu.

"Karena Ahok tidak ditahan, maka GNPF MUI menggelar aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 dengan tema Bersatu dan Berdoa Untuk Negeri," kata juru bicara Front Pembela Islam yang juga aktivis GNPF, Munarman.

Kendati demikian, GNPF MUI berjanji aksi massa 2 Desember akan berlangsung damai. Dalam aksi 2 Desember, GNPF MUI akan menggelar ibadah salat Jumat, salawat, dan istigosah di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Hotel Indonesia.

"Kegiatannya adalah salat Jumat bersama di mana posisi imam di Bundaran HI," katanya.

Baca juga artikel terkait MAJELIS ULAMA INDONESIA atau tulisan lainnya dari Yuliana Ratnasari

tirto.id - Politik
Reporter: Yuliana Ratnasari
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari