Indeks Majelis Ulama Indonesia

Saat ini, MUI masih merampungkan draf naskah RUU LGBT sebelum resmi diserahkan ke DPR RI.

Menurut Miftahul, status hukum vape menjadi jelas haram apabila terbukti mengandung narkotika.

MUI memandang penggunaan senjata tersebut sebagai bentuk kebiadaban yang melampaui batas-batas kemanusiaan dan nurani paling dasar.

MUI mengajak agar masyarakat dapat menyikapi dengan dewasa dan meminta untuk menjauhi perpecahan.

Pembangunan gedung baru MUI dan ormas Islam oleh Prabowo diwacanakan jauh sebelum terbentuknya Board of Peace atau Dewan Perdamaian.

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah masih mengkaji mekanisme terbaik untuk mengalokasikan anggaran pembangunan gedung itu.

Prabowo ingin menempatkan lembaga-lembaga umat Islam di Bundaran HI sebagai pusat ibu kota Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai pembentukan Muslim Disaster Rescue, tim yang diketuai Menteri ATR, Nusron Wahid.

Sekretaris Kabinet mengatakan, Kepala Negara akan mengadakan pertemuan dengan MUI dan organisasi keagamaan lainnya.

Setelah lama mengabdi, Kiai Ma’ruf menyebutkan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk purnatugas.

MUI meminta seluruh pihak juga turut menolak kehadiran para atlet Israel demi mendukung kemerdekaan Palestina.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) tekankan kembali fatwa haram sound horeg.

Tangkapan layar artikel berita yang menyebut MUI mendukung serangan Israel ke Iran adalah hasil editan.

Tidak ditemukan sadanya fatwa dari MUI terkait larangan memilih calon kepala daerah yang didukung Jokowi di Pilkada 2024.

Semua 25 nama produk dengan kata kunci “wine” di database LPPOM berupa produk kosmetik, dimana penggunaan kata “wine” berasosiasi dengan warna.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, menyatakan lembaganya tidak pernah menerbitkan fatwa tersebut.

Ketua MUI, Anwar Iskandar, menambahkan nama Joko Widodo dengan kata Muhammad karena sejajar dengan presiden Republik Indonesia di masa lalu.

Menurut Fahmy Radhi, ormas keagamaan yang minim pengalaman pertambangan rawan jadi alat kepentingan swasta.

Menurut Wasekjen MUI, ormas keagamaan tak mungkin melanggar HAM dalam mengelola tambang.

Menurut Wasekjen MUI, rencana pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan sudah ada sejak 2020.