Indeks Kasus Dugaan Korupsi Dahlan Iskan

Dahlan Iskan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK selama 6 jam dari pukul 09.20 hingga pukul 03.20 WIB.

KPK berencana memeriksa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai saksi perkara dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) di PT Pertamina 2011-2014.

Raden Brotoseno mendapat remisi dan akhirnya bebas bersyarat pada Februari 2020. Namun pembebasan ini dianggap problematik.

Mahkamah Agung menilai putusan bebas Dahlan Iskan dari jerat kasus korupsi aset PT PWU, karena tuntutan tidak beralasan.

Tersangka yang sudah mengembalikan uang itu adalah Oepojo Sardjono selaku Dirut PT Sempulur Adi Mandiri (SAM).

Kejati Jatim secepatnya akan mengajukan banding atas vonis ringan bagi Dahlan Iskan di kasus korupsi pelepasan aset BUMD milik Pemprov Jatim, yakni PT Panca Wira Usaha (PWU). 

Dahlan Iskan terbukti bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar sewaktu menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha.

Dahlan Iskan dituntut 6 tahun penjara di kasus penjualan aset BUMD.

Dalam kasus dugaan korupsi mobil listrik yang menjerat mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Kejagung memanggil mantan Direkrut Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan sebagai saksi.

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan memenuhi panggilan pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya terkait dugaan kasus korupsi pengadaan mobil listrik, Senin (20/3/2017).

Kejaksaan Agung menyatakan gembira hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam dugaan korupsi pengadaan mobil listrik.

Kejaksaan Agung telah mencabut status tersangka untuk eks Dirut BUMN, Agus Suherman di kasus dugaan korupsi mobil listrik.

Kejaksaan Agung bersikukuh penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka di korupsi mobil listrik sudah tepat meskipun bukti kerugian negara di perkara ini belum berdasar audit BPK RI.

Kuasa Hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra menolak penetapan kliennya sebagai tersangka di kasus korupsi mobil listrik karena belum ada penghitungan kerugian negara dari audit BPK RI.

Kejaksaan Agung menyatakan penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka di kasus korupsi mobil listrik tidak hanya berdasarkan isi putusan terdakwa Dasep Ahmadi, tapi juga serangkaian bukti yang kuat.

Dahlan Iskan mengajukan tujuh petitum terkait kasus korupsi pengadaan mobil listrik

Di saat pelaksanaan sidang perdana gugatan praperadilannya untuk kasus dugaan korupsi mobil listrik, Dahlan Iskan pergi berobat ke Cina.

Yusril menjelaskan, dalam kasus pengadaan mobil listrik itu menyatakan adanya kerugian negara, tetapi bukan BPK yang menyatakan, melainkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sidang pertama praperadilan Dahlan Iskan ditunda sampai Senin minggu depan karena pihak termohon dalam hal ini Kejaksaan Agung tidak hadir hingga pukul 13.00 WIB.