Indeks Judicial Review

Cucun mengatakan RUU KUHAP akan disahkan melalui Rapat Paripurna (Rapur) hari ini.

Pemohon menilai semua masyarakat Indonesia berhak mengajukan judicial review atas produk hukum manapun, tanpa adanya batasan legalitas formal.

Ketua MK Suhartoyo selaku ketua majelis panel hakim tidak akan melanjutkan sidang judicial review UU TNI yang diajukan dosen Unhan.

Judicial review seharusnya menjadi pengecualian, bukan kebiasaan imbas proses penyusunan UU tak berkualitas.

Menurut Tessa, ia hanya berharap MK bisa memutuskan hasil gugatan ini dengan putusan yang terbaik untuk negara.

Menkumham Yasonna Laoly meminta aliansi masyarakat sipil yang menolak RKUHP untuk melakukan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi.

PKS yakin hakim MK dapat mempertimbangkan gugatan presidential threshold yang diajukan. Pasalnya PKS memiliki legal standing sebagai partai peserta pemilu.

Hakim MK menilai polemik pernikahan beda agama terjadi karena kekosongan hukum.

MK menilai usulan pemohon untuk tidak melibatkan Anwar Usman dalam sidang gugatan UU IKN bagus. Tapi keputusan mengenai itu akan disampaikan kemudian.

Polri menyebut demonstrasi berpotensi penyebaran virus COVID-19. 

Seorang mahasiswa menggugat mekanisme pemilihan wagub baru ke MK dengan contoh kasus Sandiaga.

Direktur Pusako Fery Amsari berpendapat bahwa DPR selalu menyalahkan sikap KPK dan warga terkait UU KPK.

Komisi III menganggap gugatan tiga pimpinan KPK ke MK berpotensi memunculkan ketidaktertiban dalam etika pemerintahan.

Sejumlah hal yang dipermasalahkan dalam UU KPK misalnya tak masuk dalam prolegnas namun seketika terbit, tidak transparan, naskah akademik dinilai gaib, dan tidak partisipatif. 

Universitas Islam Indonesia (UII) resmi mengajukan judicial review atau pengujian yudisial Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi masih membuka peluang untuk menerbitkan Perppu KPK jika proses uji materi UU KPK sudah selesai.

ICW menyoroti pertemuan antara Presiden Joko Widodo bersama para petinggi partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) membahas terbitnya Perppu UU KPK.

Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan pengesahan revisi UU KPK yang diajukan mahasiswa belum bisa diproses karena belum ada nomor dan ditandatangani presiden.