Indeks Judicial Review

Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan pengesahan revisi UU KPK yang diajukan mahasiswa belum bisa diproses karena belum ada nomor dan ditandatangani presiden.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai penerbitan Perppu menjadi jalan keluar terakhir terkait pro kontra UU KPK.

Beberapa kelompok akan mengajukan judicial review terhadap UU KPK yang baru direvisi.

Revisi UU KPK yang baru disahkan DPR akan diuji materi di MK setelah diberi nomor.

MK pernah menganulir aturan hukum yang melarang warga yang dianggap terlibat Partai Komunis Indonesia menjadi calon anggota legislatif.

Kuasa Hukum warga Kulon Progo akan mengajukan uji materi peraturan pemerintah soal pembangunan Bandara NYIA.

Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang rumah susun disebutkan oleh Kuasa Hukum Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) bisa menutupi kekosongan.

Gugatan untuk judicial review yang diajukan oleh notaris Sutrisno Tampubolon terkait Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik dinilai tidak memiliki legal standing.

Keputusan soal nasib OSO kemungkinan akan diumumkan KPU besok.

MK menolak uji materi untuk memasukkan sepeda motor sebagai angkutan umum. Penolakan tersebut membuat angkutan ini jadi tak punya dasar hukum.

Dua kewenangan DPR diamputasi setelah MK mengabulkan permohonan judicial review UU MD3 oleh kelompok masyarakat sipil: pemanggilan paksa dengan bantuan polisi dan pemidanaan warga yang dianggap melecehkan kehormatan mereka.

"Gugatan diajukan setelah hasil polling di akun media sosial PSI menyatakan 91 persen responden mendukung pengajuan gugatan," kata Antoni.

"Setelah menandatangani UU MD3, Presiden bisa mencabut pasal-pasal tersebut," kata Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino.

“Saya kira tidak sampai ke sana, yang tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk judicial review,” kata Jokowi.

Salah satu saksi ahli di sidang gugatan uji materi UU Nomor 1/PNPS/1965 atau UU Penodaan Agama di MK berpendapat ajaran Ahmadiyah layak dianggap sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagai mantan ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman mengaku telah melaksanakan tugas sesuai mekanisme yang ada.