Indeks Jaksa Agung

Saksi dalam perkara Zumi Zola pernah mengaku diminta agar memberikan sejumlah uang untuk keperluan mengganti posisi Kajati Jambi.

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap, Kejaksaan Agung menambah jumlah Jaksa yang bertugas di lembaganya tersebut.

Empat unit mobil tersebut akan diberikan kepada Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi.

"Tim TP4 ini semata-mata untuk mengawal, bukan memberikan perlindungan," tandas Jaksa Agung.

Prasetyo mengklaim sudah menangkap 250 terpidana. Akan tetapi, kebijakan yang lumayan agresif ini pun bukan tanpa cela.

"Kami akan laporkan karena jelas itu ada pasal-pasal yang dilanggar di KUHP," kata Yusril.

Tantang bahaya.
Jaksa nan bersahaja
laku mulia.

Tantang bahaya.
Jaksa nan bersahaja
laku mulia.

Jaksa Agung Prasetyo merasa kurang bukti untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia malah menyarankan kasus diselesaikan dengan jalur non-yuridis.

Komnas HAM menegaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu harus melalui jalur hukum.

Komnas HAM menyesalkan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo mengenai hasil penyelidikan lembaga itu.

Koalisi aktivis mengkritik keras Jaksa Agung HM Prasetyo karena terkesan enggan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus HAM masa lalu.

Prasetyo mempersilakan KPK melakukan penuntutan secara mandiri apabila tidak lagi memerlukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Prasetyo menyebut bahwa ada sebagian penyidik di KPK yang tidak menghendaki ada penambahan jaksa.

Buat kalian yang ketinggalan
informasi sepekan lalu,
yuk tonton video ini!

Pada tahun terakhir kepemimpinannya, ia harus buktikan bahwa ia serius menepati janji pada masa kampanye dulu.

"Jasriadi ‘kan jaksa menuntut 2 tahun, tapi pengadilan vonis 10 bulan. Itu kurang dari separuh,” kata Prasetyo.

Tersangka dugaan korupsi Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) Edward Soeryadjaya dibantarkan oleh Kejagung karena masih dirawat di RSPP.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengklaim MoU antara lembaganya dengan Bareskrim dan Kemendagri tidak menghambat penanganan kasus korupsi di pemerintahan daerah.

Prasetyo meminta agar penindakan tindak pidana bisa ditangani selama pelanggaran ditemukan tanpa ada batas waktu seperti yang tertera di KUHP.