Indeks Jaksa Agung
Kejagung: Jika Jadi Tersangka, Jaksa Kejati Bengkulu Dipecat
Jaksa Agung HM Prasetyo menyayangkan adanya oknum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.
Mendagri Sebut Pengunduran Ahok Sudah Bisa Diproses
Tjahjo mengatakan bahwa pernyataan Jaksa Agung tersebut sekaligus melegitimasi pemerintah memproses pemberhentian Ahok.
Jaksa Agung Sebut Revisi UU Terorisme Semakin Mendesak
Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan insiden teror bom Kampung Melayu menjadi bukti bahwa revisi UU Terorisme semakin mendesak.
Tito: Polri Akan Siapkan Penyidik yang Dibutuhkan KPK
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berharap KPK bersedia menerima para penyidik berpangkat senior.
Jaksa Agung Tak Persoalkan Kehadiran Rizieq di Sidang Ahok
Jaksa Agung HM. Prasetyo menyatakan kehadiran pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai saksi ahli di persidangan ke-12 kasus penodaan agama Ahok sah-sah saja.
Pemerintah Bentuk Sistem Data Pidana Terpadu Online
Pemerintah mengembangkan proyek percontohan sistem yang diproyeksikan menyatukan administrasi penanganan perkara pidana seluruh lembaga hukum yang bisa diakses secara online oleh publik.
Jaksa Agung Pastikan Pemerintah akan Revisi UU Ormas
Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan pemerintah sedang mempersiapkan rencana revisi UU Ormas agar bisa membubarkan organisasi masyarakat yang melawan ideologi negara
H-4 Sidang Ahok Tempat Belum Dipastikan
Empat hari menjelang digelarnya sidang kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama pada Selasa (13/12/2016) nanti, tempat sidang belum diputuskan secara resmi. Kejaksaan dan kepolisian belum menemukan kesepakatan.
Tugas Jaksa, Antara Mengawasi Proyek dan Penyidikan
Penugasan para jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek infrastruktur berpotensi menurunkan capaian kinerja mereka. Jika pada tahun 2015 kinerja penyidikan pidsus dari Kejagung hingga Kejari mencapai 1.717 perkara, kini hingga September 2016 baru mencapai 1.200 perkara.
Jabatan Hakim Agung Diusulkan Hanya Lima Tahun
Dalam RUU tentang Jabatan Hakim diusulkan jabatan hakim agung dibatasi lima tahun dan dapat dipilih kembali serta usia maksimal hakim agung ialah 67 tahun.
Jaksa Agung Telusuri Keberadaan Dokumen TPF Munir
Kementerian Sekretariat Negara sebelumnya telah menegaskan tidak memiliki dokumen hasil investigasi dari Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis Munir. Tak diketahui keberadaannya, Jaksa Agung pun mengontak eks-TPF guna mendapatkan dokumen itu.
Jaksa Agung Belum Pastikan Waktu Eksekusi 14 Terpidana Mati
Sebanyak 17 mobil ambulans yang diduga akan membawa peti jenazah, tiga di antaranya sebagai cadangan, telah masuk ke Pulau Nusakambangan pada Kamis (28/7/2016) pagi. Meski demikian, Jaksa Agung M Prasetyo belum mau mengungkap secara tepat waktu pelaksanaaan hukuman mati terhadap 14 narapidana.
Masih Ada Jaksa Nakal
Jaksa Agung Prasetyo mengakui selama setahun ini masih ada jaksa-jaksa nakal di lingkungannya. Untuk itu, Jasa Agung mengimbau agar dilakukan penindakan terhadap oknum-oknum tersebut.
Jaksa Agung Matangkan Persiapan Hukuman Mati
Menurut Prasetyo, terdapat lebih dari dua terdakwa yang akan dieksekusi hukuman mati, termasuk bagi terdakwa yang berasal dari negara lain.
Jaksa Agung Dukung Sprindik Baru untuk La Nyalla
Penerbitan sprindik baru yang ketiga kalinya dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk tersangka korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur yang juga Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti, didukung penuh oleh HM Prasetyo selaku Jaksa Agung.
Anggota DPR Dukung Eksekusi Mati Terpidana Narkoba
Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil mendukung langkah Jaksa Agung yang telah menyiapkan eksekusi mati tahap III terhadap terpidana bandar narkoba.
Pemulangan Samadikun, Jaksa Agung: Tak Bisa Langsung "Comot"
Jaksa Agung mengingatkan bahwa pemulangan Samadikun Hartonomasih berada dalam proses. Karena penangkapan dilakukan oleh aparat Cina, maka aparat Indonesia tidak bisa langsung mengakses Samadikun begitu saja.
Jaksa Agung: Pemulangan Samadikun Ada Prosedurnya
Jaksa Agung menegaskan bahwa tim gabungan yang terdiri dari beberapa instansi saat ini masih berusaha untuk memulangkan buronan kasus BLBI, Samadikun Hartono, dari Cina.
Kasus OTT Jaksa, ICW Desak Presiden Evaluasi Jaksa Agung
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Jaksa Agung M Prasetyo. Pasalnya, institusi yang dipimpinnya masih belum steril dari praktik korupsi dan mafia peradilan.