Indeks Jaksa Agung

Prasetyo mempersilakan KPK melakukan penuntutan secara mandiri apabila tidak lagi memerlukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Prasetyo menyebut bahwa ada sebagian penyidik di KPK yang tidak menghendaki ada penambahan jaksa.

Buat kalian yang ketinggalan
informasi sepekan lalu,
yuk tonton video ini!

Pada tahun terakhir kepemimpinannya, ia harus buktikan bahwa ia serius menepati janji pada masa kampanye dulu.

"Jasriadi ‘kan jaksa menuntut 2 tahun, tapi pengadilan vonis 10 bulan. Itu kurang dari separuh,” kata Prasetyo.

Tersangka dugaan korupsi Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) Edward Soeryadjaya dibantarkan oleh Kejagung karena masih dirawat di RSPP.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengklaim MoU antara lembaganya dengan Bareskrim dan Kemendagri tidak menghambat penanganan kasus korupsi di pemerintahan daerah.

Prasetyo meminta agar penindakan tindak pidana bisa ditangani selama pelanggaran ditemukan tanpa ada batas waktu seperti yang tertera di KUHP.

"Saya dengar laporannya seperti itu (sudah dikembalikan lagi ke selnya)," kata Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Harusnya para penegak hukum yang duduk di lembaga penegakan hukum termasuk kejagung adalah orang-orang yang bukan dari partai politik," kata Fadli Zon.

Strategi untuk melakukan pencegahan korupsi dinilai optimal oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk sejak tahun 2015.

"Kalau teknis gampang saja, tinggal didor saja," kata Jaksa Agung HM Prasetyo.

Kejaksaan Agung baru menerima SPDP dan sedang menunggu bekas perkara dari kepolisian untuk kemudian diteliti apakah bisa dilanjutkan ke penuntutan atau tidak.

Agus dan Saut dilaporkan oleh tim Kuasa Hukum Setya Novanto, Sandy Kurniawan terkait dugaan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang.

Meski menyambut baik, Prasetyo menolak jika anggota kejaksaan harus satu atap dengan Densus Tipikor.

Prasetyo menerangkan bahwa pernyataannya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI ditafsirkan berbeda oleh banyak pihak.

Menurut Sahroni, Komisi III DPR ingin agar institusi penegak hukum yang melakukan penyelidikan atau penyidikan, tidak melakukan penuntutan.

Jaksa Agung mengusulkan fungsi penuntutan dikembalikan ke kejaksaan, bukan KPK.

Perkara Novel terkait kasus burung walet sudah tidak mungkin dibuka karena terjadi pada 18 Februari tahun 2004.

Prasetyo sebelumnya membandingkan kewenangan KPK dengan kewenangan biro antikorupsi di Singapura dan Malaysia.