Indeks Jaksa Agung

Presiden Jokowi menunjuk ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung pada Kabinet Indonesia Maju. Ia pun meminta Burhanuddin untuk menjaga independensi hukum dan menegakkam supremasi hukum.

Jaksa Agung HM Prasetyo dicopot sejak, Minggu 20 Oktober 2019.

Revolusi Indonesia bukan melulu soal heroisme. Soegih Arto adalah salah satu orang yang mau jujur atas hal konyol di masa itu.

Calon pimpinan dari unsur Kejaksaan Agung, Johanis Tanak, mengaku pernah diintervensi oleh Jaksa Agung HM Prasetyo.

Menurut Prasetyo, setelah dia menjadi Jaksa Agung, ia sudah tidak menjabat sebagai kader partai. Sebagai pembelaan, Prasetyo juga mengaku tak pernah mendapat teguran dari Jokowi soal kinerjanya.

ICW menyarankan posisi Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan sebaiknya tak diisi kader partai politik.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghargai keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak mau lagi menempatkan orang partai di posisi Jaksa Agung.

Jokowi disarankan memilih Jaksa Agung dari kalangan independen dan berintegritas.

Jokowi belum mau mengungkap siapa saja nama kandidat jaksa agung pengganti M Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

PDIP menyatakan mendukung aspirasi yang menghendaki posisi Jaksa Agung dipegang oleh figur dari internal kejaksaan. 

Surya Paloh membantah telah meminta ke Jokowi agar Prasetyo dipilih menjadi Jaksa Agung lagi.

Politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi menyebut posisi Jaksa Agung merupakan jabatan politik. Oleh karena itu, menurut dia, wajar bila partainya dan anggota koalisi lainnya "melirik" posisi tersebut. 

Nasdem ingin agar kursi Menag dan Jaksa Agung tidak berasal dari partai yang sama seperti periode pertama Jokowi.

Presiden Jokowi divonis melawan hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. 

Prasetyo menyebut, kasus Joko Driyono paling tidak ini pembelajaran warga sepak bola agar tak bermain-main dengan olahraga yang menjadi idola masyarakat.

YLBHI menilai pidato Jokowi yang kemudian direplikasi oleh Jaksa Agung menunjukkan watak pemerintah yang represif.

Komisi Kejaksaan mengusulkan agar presiden memilih Jaksa Agung dari kalangan internal, sehingga langsung bekerja karena sudah memahami persoalan di dalamnya.

Kejaksaan Agung menyatakan belum membentuk Satgas Khusus yang bertugas memantau dan merazia buku-buku bertema komunisme dan radikalisme. 

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan secara proses hukum terpidana UU ITE, Baiq Nuril Maknun telah usai. Namun, ada kepentingan yang lebih besar yakni HAM.

KPK meminta Kejaksaan menghadirkan Aspidum Kejati DKI, Agus Winoto di kantor Komisi Antirasuah untuk menjalani pemeriksaan pada malam ini.