tirto.id - Anggota tim kampanye Prabowo-Sandiaga atau Badan Pemenangan Nasional (BPN), Habiburokhman, mengatakan bahwa orang yang menjabat sebagai jaksa agung bukan berasal dari partai politik. Seorang jaksa agung seharusnya tidak boleh diintervensi atau memiliki kepentingan dari parpol.
“Penting untuk yang menjadi jaksa agung ini bukan dari partai politik,” kata Habiburokhman dalam diskusi bertajuk “Membedah Program Hukum, HAM, dan Antikorupsi Capres 2019-2024” yang dilangsungkan di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/1/2019).
Politikus Gerindra ini menambahkan, perlu usaha lebih keras untuk mewujudkan hal tersebut. Namun, Habiburokhman tampaknya pesimistis. Apalagi, menurutnya, banyak aparat yang menjadi “tangan” dari orang partai politik.
“Walaupun sulit karena banyak, kayak di AKPB [Ajun Komisaris Besar Polisi], yang di belakangnya ada orang politik,” sebut Habiburokhman.
Menurut Habiburokhman, jika hal seperti ini terus berlangsung, maka akan sangat berpotensi merusak independensi lembaga penegak hukum dan membuatnya terpengaruh oleh sikap politik tertentu.
Ia menegaskan, lembaga penegak hukum sangat penting menjaga sikap independen dari kepentingan. Maka, jabatan jaksa agung pun sudah sepatutnya berada di luar lingkup partai politik.
“Intinya, kita ingin hukum benar-benar tegak dan negara hadir saat ada ketidak adilan pada rakyat," tambah Kepala Bidang Advokasi sekaligus Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini.
Selain Habiburokhman dari tim kampanye Prabowo-Sandi, diskusi di Cikini juga menghadirkan Ade Irvan Pulungan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Veri Junaidi dari Kode Initiative, dan Erwin Natosmal Oemar dari DPP Ikadin.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Iswara N Raditya
