Indeks Jaksa Agung

Menurut Jaksa Agung Burhanuddin kepala desa umumnya adalah orang biasa yang dipilih oleh warganya, tapi sulit memahami masalah keuangan negara.

Komnas HAM akui bukan perkara mudah menyelesaikan kasus Tragedi Semanggi I dan II karena melibatkan banyak pihak.

ZA didakwa atas tindakan pembunuhan berencana atas kasus pembunuhan begal September 2019 lalu.

Jaksa Agung tak mau kasus serupa kakek Samarin terulang.

Menurut Taufik, seorang Jaksa Agung seharusnya tidak bersandar dengan keputusan politik dalam memberikan pernyataan terkait proses penegakan hukum.

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin membahas kasus pelajar asal Malang, ZA (17 tahun), yang membunuh pelaku begal karena membela kekasihnya yang ingin diperkosa dengan Komisi II DPR RI.

DPR menegaskan rekomendasi mereka soal pelanggaran HAM tak bisa dijadikan pihakan sikap Jaksa Agung.

Rekomendasi DPR RI tak boleh jadi dasar menyimpulkan tak adanya pelanggaran HAM berat dalam tragedi Semanggi I dan II.

Fadjroel Rachman enggan mengomentari pernyataan Jaksa Agung ST Burhanudin yang menyebut kasus Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat.

Pegiat Aksi Kamisan menyebut Jaksa Agung belum mengerjakan apapun soal kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Komnas HAM mendesak agar Presiden Jokowi segera menjelaskan kepada publik, mengapa pelanggaran HAM yang berat stagnan dan terkesan mundur.

Haris Azhar meminta agar Jaksa Agung Burhanuddin melihat hasil penyelidikan Komnas HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Salah satu hambatan yang selalu disampaikan Jaksa Agung yakni belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc.

Secara langsung Firli pun meminta Kejaksaan terus mengirimkan jaksa-jaksa terbaiknya ke KPK.

Kejaksaan Agung mengklaim capaian di bidang intelijen adalah membikin iklan layanan masyarakat lewat pembuatan film

BKPM menggandeng Kejaksaan RI untuk memuluskan realisasi investasi. Tak belajar dari kesalahan TP4 di era sebelumnya?

Jaksa TP4D yang terlibat proyek pemerintah dimutasi untuk menutupi permasalahan.

Meskipun TP4 dicabut, Jaksa Agung masih punya direktur pengamanan pembangunan strategis.

Mahfud mengatakan akan memastikan kebijakan Presiden Joko Widodo kepada jajaran kementerian dan lembaga terkait.

Mahfud MD menyatakan TP4 serta TP4D yang dibentuk mengawal proyek pemerintah akan dibubarkan.