Indeks Jaksa Agung

Kejaksaan Agung menyatakan belum membentuk Satgas Khusus yang bertugas memantau dan merazia buku-buku bertema komunisme dan radikalisme. 

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan secara proses hukum terpidana UU ITE, Baiq Nuril Maknun telah usai. Namun, ada kepentingan yang lebih besar yakni HAM.

KPK meminta Kejaksaan menghadirkan Aspidum Kejati DKI, Agus Winoto di kantor Komisi Antirasuah untuk menjalani pemeriksaan pada malam ini.

Jaksa Agung Prasetyo membenarkan KPK telah menangkap jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Prasetyo mengatakan, dalam operasi ini KPK mencokok jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Presiden ILC Karya Ilyas memberi 'dukungan' kepada Kapitra Ampera untuk menjadi Jaksa Agung karena dianggap sebagai sosok yang bisa berubah dari Kuda Troya menjadi Kotak Pandora.

Kapitra mengatakan, keinginan untuk menjadi Jaksa Agung itu terlontar setelah mendengar kabar PAN meminta kursi pimpinan DPR dan MPR kepada Jokowi.

Luhut merespons rencana Menteri Susi yang ingin menyurati Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung, M Prasetyo diminta terbuka menjelaskan terkait isu mempromosikan anaknya, Bayu Adhinugroho Arianto yang dipromosikan menjadi Kajari Jakarta Barat.

Komisi III DPR RI menilai sepanjang promosi anak Jaksa Agung sesuai prosedur, tak jadi persoalan. Namun, jika ada unsur nepotisme, promosi menyalahi aturan.

Bayu Adhinugroho Arianto, anak Jaksa Agung, dipromosikan jadi Kajari Jakarta Barat. Dalam 4 tahun, ia empat kali mendapat rotasi jabatan.

Kejagung pastikan komitmenya dalam penangaan kasus mafia sepak bola.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk tidak mempolitisasi proses hukum terhadap Buni Yani.

Masinton mengatakan bahwa semua institusi harus taat aturan dan undang-undang yang ada.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengusulkan razia buku PKI besar-besaran. Pernyataan ini menunjukkan dia tak paham hukum. Itu sudah lama dilarang MK.

DPR RI harusnya sadar atas putusan MK yang melarang razia dan penyitaan buku tanpa proses pengadilan terlebih dahulu.

Instruksi Jaksa Agung mengarah ke perampasan buku, sehingga membayakan sistem hukum, karena melawan Mahkamah Konstitusi soal kewenangan pelarangan buku harus berdasar putusan peradilan.

Prasetyo mengatakan akan tetap mencari kesepakatan terbaik dengan Komnas HAM jika ada penolakan lewat jalur non-yudisial.

Komisioner Komnas HAM menyayangkan sikap Jaksa Agung yang membentuk FGD dalam membedah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Habiburokhman menyatakan, lembaga penegak hukum semestinya harus menjaga independensi dari kepentingan politik.