Indeks Jaksa Agung

Jaksa Agung ST Burhanuddin klaim tak pernah berkomunikasi dengan penyidik yang menangani perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, mendesak agar Kejaksaan Agung tetap memproses pidana Jaksa Pinangki Sirna Malasari, bukan hanya penonaktifan saja sebagai jaksa. 

Panja Gakkum Komisi III DPR RI bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas buron Djoko Tjandra.

Kesimpulan jaksa mengenai pelaku yang 'tidak sengaja' menyerang Novel Baswedan telah akal sehat dan logika hukum di masyarakat Indonesia.

Habiburokhman menilai tuntutan rendah terhadap penyerang Novel Baswedan tak sebanding dengan rusaknya kondisi mata Novel.

Kejaksaan Agung RI melakukan pemeriksaan 7 (tujuh) orang saksi yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero).

"Saya ingin mengajak teman-teman harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat," kata Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

Menurut Jaksa Agung Burhanuddin kepala desa umumnya adalah orang biasa yang dipilih oleh warganya, tapi sulit memahami masalah keuangan negara.

Komnas HAM akui bukan perkara mudah menyelesaikan kasus Tragedi Semanggi I dan II karena melibatkan banyak pihak.

ZA didakwa atas tindakan pembunuhan berencana atas kasus pembunuhan begal September 2019 lalu.

Jaksa Agung tak mau kasus serupa kakek Samarin terulang.

Menurut Taufik, seorang Jaksa Agung seharusnya tidak bersandar dengan keputusan politik dalam memberikan pernyataan terkait proses penegakan hukum.

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin membahas kasus pelajar asal Malang, ZA (17 tahun), yang membunuh pelaku begal karena membela kekasihnya yang ingin diperkosa dengan Komisi II DPR RI.

DPR menegaskan rekomendasi mereka soal pelanggaran HAM tak bisa dijadikan pihakan sikap Jaksa Agung.

Rekomendasi DPR RI tak boleh jadi dasar menyimpulkan tak adanya pelanggaran HAM berat dalam tragedi Semanggi I dan II.

Fadjroel Rachman enggan mengomentari pernyataan Jaksa Agung ST Burhanudin yang menyebut kasus Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat.

Pegiat Aksi Kamisan menyebut Jaksa Agung belum mengerjakan apapun soal kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Komnas HAM mendesak agar Presiden Jokowi segera menjelaskan kepada publik, mengapa pelanggaran HAM yang berat stagnan dan terkesan mundur.

Haris Azhar meminta agar Jaksa Agung Burhanuddin melihat hasil penyelidikan Komnas HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Salah satu hambatan yang selalu disampaikan Jaksa Agung yakni belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc.