Indeks Jaksa Agung

Kejaksaan Agung RI melakukan pemeriksaan 7 (tujuh) orang saksi yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero).

Menurut Jaksa Agung Burhanuddin kepala desa umumnya adalah orang biasa yang dipilih oleh warganya, tapi sulit memahami masalah keuangan negara.

"Saya ingin mengajak teman-teman harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat," kata Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

Komnas HAM akui bukan perkara mudah menyelesaikan kasus Tragedi Semanggi I dan II karena melibatkan banyak pihak.

ZA didakwa atas tindakan pembunuhan berencana atas kasus pembunuhan begal September 2019 lalu.

Menurut Taufik, seorang Jaksa Agung seharusnya tidak bersandar dengan keputusan politik dalam memberikan pernyataan terkait proses penegakan hukum.

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin membahas kasus pelajar asal Malang, ZA (17 tahun), yang membunuh pelaku begal karena membela kekasihnya yang ingin diperkosa dengan Komisi II DPR RI.

Jaksa Agung tak mau kasus serupa kakek Samarin terulang.

DPR menegaskan rekomendasi mereka soal pelanggaran HAM tak bisa dijadikan pihakan sikap Jaksa Agung.

Fadjroel Rachman enggan mengomentari pernyataan Jaksa Agung ST Burhanudin yang menyebut kasus Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat.

Rekomendasi DPR RI tak boleh jadi dasar menyimpulkan tak adanya pelanggaran HAM berat dalam tragedi Semanggi I dan II.

Komnas HAM mendesak agar Presiden Jokowi segera menjelaskan kepada publik, mengapa pelanggaran HAM yang berat stagnan dan terkesan mundur.

Haris Azhar meminta agar Jaksa Agung Burhanuddin melihat hasil penyelidikan Komnas HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Salah satu hambatan yang selalu disampaikan Jaksa Agung yakni belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc.

Pegiat Aksi Kamisan menyebut Jaksa Agung belum mengerjakan apapun soal kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Secara langsung Firli pun meminta Kejaksaan terus mengirimkan jaksa-jaksa terbaiknya ke KPK.

Kejaksaan Agung mengklaim capaian di bidang intelijen adalah membikin iklan layanan masyarakat lewat pembuatan film

BKPM menggandeng Kejaksaan RI untuk memuluskan realisasi investasi. Tak belajar dari kesalahan TP4 di era sebelumnya?

Jaksa TP4D yang terlibat proyek pemerintah dimutasi untuk menutupi permasalahan.

Meskipun TP4 dicabut, Jaksa Agung masih punya direktur pengamanan pembangunan strategis.