tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung pada Kabinet Indonesia Maju. Ia pun meminta Burhanuddin untuk menjaga independensi hukum dan menegakkan supremasi hukum.
"Enggak ada yang tahu? Nanti tanya langsung ke Pak Burhan. Beliau menjaga independensi hukum, menegakkan supremasi hukum, dan membangun kemarin saya sudah sampaikan complaint handling management ini harus diurus benar," ujar Jokowi saat mengenalkan para menterinya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
ST Burhanuddin merupakan tokoh yang berkarir di internal Kejaksaan. Burhanuddin terakhir menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Burhanuddin tercatat pensiun pada tahun 2014.
Burhanuddin juga pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Dia menjabat sebagai Jaksa Muda Pidana Umum Kejaksaan RI pada tahun 2011.
ST Burhanuddin menggantikan Jaksa Agung sebelumnya HM Prasetyo yang masa jabatannya habis pada Oktober 2019.
Sebelumnya, partai koalisi Jokowi mengutarakan penolakan terhadap sosok Jaksa Agung yang berasal dari partai. HM Prasetyo merupakan kader Partai Nasdem meski ia merupakan orang yang pernah berkarier di Korps Adhyaksa itu.
"Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Saya sudah memerintahkan kepada seluruh kabinet yang diumumkan," ujar Jokowi usai mengumumkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, hari ini.
"Pertama, jangan korupsi. menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi;
Kedua, tidak ada visi misi menteri. Yang ada visi misi presiden dan wakil presiden;
Ketiga, kerja keras, cepat, produktif;
Keempat, jangan terjebak rutinitas yang monoton;
Kelima, kerja orientasi hasil nyata. Jangan sent tapi deliverred;
Keenam, selalu mengecek masalah di lapangan, dan temukan solusinya;
Ketujuh, semua harus serius dalam bekerja. Yang tidak serius, sungguh-sungguh, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan," pungkasnya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
