tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa jaksa agung di periode pemerintahan 2019-2024 tidak akan berasal dari kalangan partai politik, melainkan dari kalangan profesional.
Menanggapi pernyataan Jokowi itu, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh tak masalah bila kadernya tak lagi menjadi jaksa agung di periode kedua pemerintahan Jokowi.
"Apa pun juga terserah bapak presiden. Oke," kata Surya Paloh usai menghadiri kuliah umum kebangsaan di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).
Surya mengaku akan mendukung apa pun keputusan Jokowi terkait menteri ini, karena merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk soal komposisi menteri yang disebut Jokowi terdiri dari 55 persen kalangan profesional dan 45 persen dari kalangan partai politik.
“Apa pun bentuknya, mau 25 persen, mau 35 persen itu hak perogratif presiden,” kata Surya.
Sebelumnya, saat pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8/2019) Jokowi menyatakan bahwa jaksa agung di periode pemerintahan 2019-2024 tidak akan berasal dari kalangan partai politik.
"Jaksa agung pasti bukan dari parpol," ujar Jokowi saat pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8/2019).
Meski begitu, Jokowi belum mau mengungkap siapa saja nama kandidat jaksa agung pengganti Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem. Jokowi hanya menegaskan bahwa dirinya tidak memperhatikan suku, etnis, dan agama dalam memilih Jaksa Agung.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Alexander Haryanto
