Indeks Jaksa Agung

"Saya dengar laporannya seperti itu (sudah dikembalikan lagi ke selnya)," kata Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Harusnya para penegak hukum yang duduk di lembaga penegakan hukum termasuk kejagung adalah orang-orang yang bukan dari partai politik," kata Fadli Zon.

Strategi untuk melakukan pencegahan korupsi dinilai optimal oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk sejak tahun 2015.

"Kalau teknis gampang saja, tinggal didor saja," kata Jaksa Agung HM Prasetyo.

Kejaksaan Agung baru menerima SPDP dan sedang menunggu bekas perkara dari kepolisian untuk kemudian diteliti apakah bisa dilanjutkan ke penuntutan atau tidak.

Agus dan Saut dilaporkan oleh tim Kuasa Hukum Setya Novanto, Sandy Kurniawan terkait dugaan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang.

Meski menyambut baik, Prasetyo menolak jika anggota kejaksaan harus satu atap dengan Densus Tipikor.

Prasetyo menerangkan bahwa pernyataannya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI ditafsirkan berbeda oleh banyak pihak.

Jaksa Agung mengusulkan fungsi penuntutan dikembalikan ke kejaksaan, bukan KPK.

Menurut Sahroni, Komisi III DPR ingin agar institusi penegak hukum yang melakukan penyelidikan atau penyidikan, tidak melakukan penuntutan.

Perkara Novel terkait kasus burung walet sudah tidak mungkin dibuka karena terjadi pada 18 Februari tahun 2004.

Prasetyo sebelumnya membandingkan kewenangan KPK dengan kewenangan biro antikorupsi di Singapura dan Malaysia.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengingatkan maraknya serangan balik dari koruptor dengan berbagai bentuk dan cara untuk membangun opini menyesatkan melalui media massa.

Konferensi Pers usai pertemuan antara Jaksa Agung dan Pansus Hak Angket KPK di Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung HM Prasetyo membela Pansus Hak Angket KPK. Dia mengatakan Pansus ini tidak sedang berupaya melemahkan Komisi Antirasuah.

Prasetyo mengatakan, Pansus Hak Angket tidak akan melemahkan KPK.

Pengacara Hary Tanoe menyebut Jaksa Agung tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan penetapan tersangka suatu kasus.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyayangkan adanya oknum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

Tjahjo mengatakan bahwa pernyataan Jaksa Agung tersebut sekaligus melegitimasi pemerintah memproses pemberhentian Ahok.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan insiden teror bom Kampung Melayu menjadi bukti bahwa revisi UU Terorisme semakin mendesak.