Indeks Izin Usaha Pertambangan Khusus Iupk

Kemenkeu kini memperbolehkan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melakukan pembukuan menggunakan bahasa Inggris serta satuan mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

Status Kontrak Karya Freeport Indonesia resmi berubah menjadi IUPK. Kementerian ESDM pada hari ini menerbitkan IUPK untuk Freeport Indonesia. 

PTFI tetap dapat melakukan penjualan hasil pengolahan konsentrat tambang ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan membayar bea keluar sesuai ketentuan berlaku.

Sri Mulyani menjanjikan penerimaan negara oleh PT Freeport Indonesia yang izinnya kini terwujud dalam IUPK bakal lebih besar.

Kementerian ESDM akan mencabut izin ekspor konsentrat jika PT Freeport Indonesia tidak menyelesaikan pembangunan fasilitas "smelter" dalam waktu lima tahun.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa sah perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia setelah masa kontrak karya berakhir pada 2021 menunggu ditandatangani IUPK.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mencanangkan lokasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga dan emas milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Batu Hijau, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Gerakan Pemuda Ansor mengingatkan agar tidak ada pihak dan lembaga negara yang mengambil kesempatan untuk keuntungan sendiri di tengah proses perundingan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport.

Apabila dalam enam bulan dilihat perusahaan tidak bangun smelter, akan dikembalikan ke KK selama masa konsensinya.

Pemerintah tetap berkomitmen menargetkan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia bisa selesai sebelum kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berakhir pada 2021.

Menteri Energi sumber Daya dan Mineral (ESDM) Iqnatius Jonan menegaskan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak ada yang sementara, namun yang ada izin ekspor sementara yang diberikan kepada PT Freeport Indonesia saat ini.

Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, telah menyepakati penetapan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang bersifat sementara hingga Oktober 2017 bagi PT Freeport Indonesia.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Gatot membenarkan bahwa PT Freeport Indonesia meminta negosiasi dengan pemerintah diperpanjang menjadi delapan bulan jika sebelumnya hanya enam bulan.

Proses negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia mendekati tahap final. Materi negosiasi itu mengenai perubahan perizinan Freeport menjadi IUPK, nilai pajak dan retribusi yang baru dan soal PHK karyawan.

Kementerian ESDM dan PT Freeport Indonesia bersepakat batas waktu maksimal proses perundingan mengenai polemik izin ekspor konsentrat perusahaan tambang Amerika Serikat itu selama enam bulan. 

Sri Mulyani mengingatkan PT Freeport Indonesia agar segera menerima tawaran pemerintah Indonesia sehingga perusahan ini bisa segera melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat dan nilai sahamnya tak terancam anjlok. 

CEO Freeport McMoRan, Richard C. Adkerson menilai kinerja Chappy Hakim selama menjabat Presiden Direktur PT Freeport Indonesia memuaskan meskipun akhirnya secara mendadak ia menyatakan mundur. 

Freeport McMoRan Inc, induk perusahaan PT Freeport Indonesia (PTFI), menilai pemerintah Indonesia telah memutuskan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada 1991 secara sepihak dengan mengubah statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Freeport kembali bisa mengekspor konsentrat tembaga. Perusahaan ini mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menggantikan Kontrak Karya (KK) pada Jumat pekan lalu.

Menkeu menekankan perubahan status PT Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) harus tetap menjamin penerimaan negara yang lebih baik.