Indeks Holding Bumn

Pembentukan Holding BUMN Tambang diklaim oleh pemerintah membuat perusahaan itu memiliki ekuitas senilai Rp64,6 triliun sehingga memiliki kapasitas memadai untuk membeli saham Freeport Indonesia.

Pembentukan Holding BUMN Tambang diklaim tidak akan menggerus kewenangan kontrol dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan negara yang bergabung di induk baru itu.

Holding tambang BUMN diproyeksikan akan menguatkan finansial perusahaan dengan kepemilikan aset Rp89,409 triliun.

Meski berubah statusnya dari persero menjadi non persero, ketiga anggota holding itu tetap diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal yang sifatnya strategis.

Pembentukan Holding BUMN, menurut Rizal Ramli, terlalu tergesa-gesa apabila ditargetkan oleh pemerintah tuntas pada 2017. Dia menyarankan pemerintah menunda pelaksanaan rencana itu.

Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah segera merevisi isi PP 72/2016

Mantan Ketua MK, Mahfud MD atas nama Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI menggugat PP 72/2016 tentang pembentukan holding BUMN ke Mahkamah Agung karena menganggap regulasi itu bertentangan dengan sejumlah UU.

Kementerian BUMN sedang menyiapkan pembentukan holding BUMN Pertambangan untuk mengakuisisi 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa hak pengawasan DPR tetap terlibat dalam tindakan perubahan terkait kepemilikan BUMN. Sri Mulyani mengatakan Komisi VI DPR masih memiliki kewenangan besar dan berpengaruh terhadap kontrol BUMN dan anak perusahaan BUMN.

Rini Soemarno memperkirakan pembentukan dua perusahaan induk (holding) BUMN energi dan BUMN pertambangan akan mundur pada kuartal I 2017.

DPR dan pemerintah masih belum sepenuhnya menyepakati rencana pembentukan super holding untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan penyertaan modal negara untuk BUMN secara total dihentikan. Guna menyiasati permodalan BUMN, Kementerian BUMN telah mengambil langkah membentuk holding company (perusahaan induk) secara sektoral.

Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan holding BUMN secara sektoral dengan alasan agar industri bisa fokus untuk meningkatkan kemampuan diri dalam hal berbisnis. Baik secara efisien, memiliki nilai tambah, dan memiliki daya saing yang tinggi

Sejumlah pengamat meminta pemerintah untuk mengkaji secara cermat pembentukan induk usaha (holding) dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk, untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang bisa timbul di kemudian hari.

Rencana pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN Energi disikapi positif oleh investor sehingga membuat harga saham PGN itu naik. Dengan berada di bawah Pertamina PGN bisa semakin kuat dan penanaman modal juga semakin baik.

Menteri BUMn Rini Soemarno merencanakan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan perusahaan induk (Holding Company) BUMN Migas antara Pertamina dan PGN selesai pada Agustus 2016. Rini berharap setelah PP Holding BUMN Migas terbit akan memicu terbitnya PP Holding untuk sektor-sektor lain.

Sebagai bagian dari rencana pembentukan induk perusahaan, Menteri BUMN memangkas enam sektor BUMN menjadi lima. Satu sektor yang dihapuskan dari rencana holding BUMN adalah penggabungan sektor jasa konstruksi dan rekayasa.

Fahmy Radhi mengatakan, pembentukan perusahaan holding BUMN sektor energi tidak hanya mencakup antara Pertamina dan PGN saja. Melainkan dengan menyinergikan BUMN energi secara komprehensif yang meliputi sektor migas, mineral, batu bara, listrik, dan energi terbarukan.

Kalangan pengusaha bidang energi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, jika pemerintah membentuk holding BUMN energi, maka tidak akan muncul masalah lagi antara Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Selain itu, juga bisa mendorong sektor industri berkembang pesat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dikelola dengan prinsip-prinsip korporasi, bukan dengan prinsip-prinsip birokrasi karena tidak akan optimal.