Indeks Holding Bumn

Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan holding BUMN secara sektoral dengan alasan agar industri bisa fokus untuk meningkatkan kemampuan diri dalam hal berbisnis. Baik secara efisien, memiliki nilai tambah, dan memiliki daya saing yang tinggi

Sejumlah pengamat meminta pemerintah untuk mengkaji secara cermat pembentukan induk usaha (holding) dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk, untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang bisa timbul di kemudian hari.

Rencana pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN Energi disikapi positif oleh investor sehingga membuat harga saham PGN itu naik. Dengan berada di bawah Pertamina PGN bisa semakin kuat dan penanaman modal juga semakin baik.

Menteri BUMn Rini Soemarno merencanakan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan perusahaan induk (Holding Company) BUMN Migas antara Pertamina dan PGN selesai pada Agustus 2016. Rini berharap setelah PP Holding BUMN Migas terbit akan memicu terbitnya PP Holding untuk sektor-sektor lain.

Sebagai bagian dari rencana pembentukan induk perusahaan, Menteri BUMN memangkas enam sektor BUMN menjadi lima. Satu sektor yang dihapuskan dari rencana holding BUMN adalah penggabungan sektor jasa konstruksi dan rekayasa.

Fahmy Radhi mengatakan, pembentukan perusahaan holding BUMN sektor energi tidak hanya mencakup antara Pertamina dan PGN saja. Melainkan dengan menyinergikan BUMN energi secara komprehensif yang meliputi sektor migas, mineral, batu bara, listrik, dan energi terbarukan.

Kalangan pengusaha bidang energi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, jika pemerintah membentuk holding BUMN energi, maka tidak akan muncul masalah lagi antara Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Selain itu, juga bisa mendorong sektor industri berkembang pesat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dikelola dengan prinsip-prinsip korporasi, bukan dengan prinsip-prinsip birokrasi karena tidak akan optimal.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini rencana pembentukan perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan cepat terealisasi karena didukung presiden dan pemerintah.