tirto.id - Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan kisaran nilai dana yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam melaksanakan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Berdasar keterangan Rini, nilai akuisisi saham Freeport, yang kini masih dinegosiasikan, itu tak melebihi angka 7 miliar dolar AS.
Rini mengungkapkan kisaran nilai saat menjelaskan keyakinannya soal kemampuan perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya Holding BUMN Tambang, untuk terlibat dalam proses akuisisi saham Freeport Indonesia.
“Untuk proyek refinery (kilang minyak) Pertamina saja nilainya 14 miliar dolar AS, padahal beli Freeport berapa? Enggak ada setengahnya. Jadi, jangan anggap enteng BUMN dong,” kata Rini di Jakarta pada Selasa (28/11/2017).
Rini menambahkan Holding BUMN Tambang akan diproyeksikan untuk mendorong hilirisasi hasil industri pertambangan dan juga membantu pemerintah dalam proses divestasi Freeport.
“Jadi, mengembangkan produk-produk akhir dari hasil tambang, seperti, aluminium. Jadi, lebih kepada produk-produk akhir, itu yang kita dorong. Terus terang selain itu, final negosiasi mengenai (divestasi 51 persen) Freeport Indonesia,” kata dia.
Rini menepis anggapan sejumlah pengamat yang mengkritik pembentuk Holding BUMN Tambang bisa memperbesar beban utang BUMN. “Enggak ada perbedaan, kalau kita ada tujuannya berutang tidak pakai holding pun bisa. Tapi, utamanya itu tujuannya kita melakukan efisiensi,” kata Rini.
Ia mengklaim bahwa modal investasi untuk hilirisasi dalam sektor pertambangan besar sehingga dengan adanya holding itu dapat menciptakan perputaran permodalan yang lebih efisien. Rencana pembentukan Holding BUMN Tambang, menurut dia, juga sudah ada sejak lama, yakni sejak 2015 lalu.
Menurut Rini, setelah Holding BUMN Tambang resmi terbentuk, akan disusul realisasi pembentukan Holding BUMN Migas dan Perbankan. Holding BUMN Migas akan melibatkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina sebagai induk. Sedangkan Holding BUMN Perbankan meliputi bank-bank milik negara (Himbara), Pegadaian, hingga Permodalan Nasional Madani, dan Danareksa sebagai induknya.
Pada Selasa (28/11/2017), Rini resmi menandatangani akta pengalihan saham (inbreng) seri B yang dimiliki pemerintah di beberapa perusahaan tambang kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (persero) sebagai induk gabungan perusahaan (holding) pertambangan. Anggota holding itu terdiri dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk.
Peresmian holding itu menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Antam, Bukit Asam, dan Timah secara bersamaan pada Rabu (29/11/2017). “Holding pertambangan belum resmi karena tentu harus mendapat persetujuan dari pemegang saham minoritas bahwa ini pemindahan. Semoga enggak ada masalah,” ujar Rini.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom
