tirto.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal segera merealisasikan rencana pembentukan holding perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas (migas). Upaya tersebut dilakukan menyusul pembentukan holding pertambangan yang telah diresmikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (29/11/2017) lalu.
Untuk holding pertambangan sendiri terdiri dari PT Timah, PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam, dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai induknya. Sementara untuk holding migas, rencananya akan diisi oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk serta anak usahanya.
Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro, holding migas bakal berfokus pada pembangunan pipa gas secara merata. Wianda menilai efisiensi dapat meningkat dengan adanya sinergi antara Pertamina dan PGN tersebut.
“Kami tidak perlu bingung membangun ruas-ruas pipa secara bersamaan antara dua perusahaan anggota, karena itu tidak efektif dari segi anggaran. Cukup satu saja,” ucap Wianda dalam acara diskusi Forum Merdeka Barat 9 yang bertajuk ‘Mengapa Holding BUMN?’ di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta pada Selasa (5/12/2017).
Lebih lanjut, Wianda mengatakan holding migas memungkinkan pembangunan satu pipa gas yang bisa diperpanjang ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak memiliki pipa gas. Selain penghematan dari segi anggaran biaya, Wianda juga berharap penghematan terhadap investasi dapat dilakukan.
“PGN sangat kuat di bidang pipa distribusi yang diameternya di bawah 18 inci. Itu bisa dimanfaatkan maksimal, di mana Pertamina bisa berperan sebagai penyedia gas dari hulu dan menyediakan pipa-pipa transmisi,” jelas Wianda.
Masih dalam kesempatan yang sama, Wianda mengungkapkan kalau proses pembentukan holding telah dibicarakan sejak tiga tahun lalu. Wianda pun turut mengklaim holding perusahaan BUMN dapat memberi nilai tambah bagi para pekerja perusahaan yang tergabung di dalamnya.
Oleh karena itu, Wianda memastikan bahwa holding perusahaan BUMN tidak akan berdampak pada pengurangan jumlah pegawai. “Yang terjadi dengan holding semen sebelumnya tidak ada (efisiensi). Holding perkebunan tidak ada. Kami tidak mengenal kata rasionalisasi,” ungkap Wianda.
“Justru kami mau membuat proyek yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, mendatangkan permintaan yang lebih besar,” tambahnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno sendiri telah meminta agar holding BUMN migas dapat segera dipersiapkan melalui adanya RUPSLB. Instruksi agar PGN segera melakukan RUPSLB itu disampaikannya melalui Surat Menteri BUMN Nomor S-682/MBU/11/2017 yang ditujukan kepada Direksi PGN.
Kendati demikian, Rini ternyata enggan berkomentar banyak saat dikonfirmasi mengenai surat tersebut. “Sorry, saya lupa. Tolong cek ke Pak Edwin (Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Abdullah),” ucap Rini di Bank Indonesia, Jakarta pada Senin (4/12/2017) kemarin.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Maya Saputri
