tirto.id - Holding BUMN migas dinilai membuka potensi besar terciptanya gas satu harga di seluruh wilayah Indonesia, baik barat, tengah, maupun timur.
Penggabungan PT Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan holding dengan PT Pertagas Niaga, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) (Persero) Tbk dinilai dapat menambah kapasitas panjang jaringan pipa gas sehingga dapar merealisasikan gas satu harga.
Saat ini, PGN memiliki jaringan pipa 7.500 kilometer, sedangkan Pertagas sekitar 3.000 kilometer. Jadi akan ada lebih dari 10 kilometer jaringan pipa.
"Bayangan kami, nanti jargas atau jaringan gas untuk rumah tangga juga bisa [untuk] gas satu harga, dari Sumatera hingga Jawa. Sehingga, orang yang pindah dari Jakarta ke Medan misalnya, kalau mau beli gas melalui jaringan gas harganya sama, seperti orang mau beli Premium di Jakarta dan Medan," ungkap Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim di Jakarta pada Kamis (25/1/2018).
Rencana ini sudah disampaikan ke BPH Migas. Dia berharap BPH Migas bisa melihat bahwa semakin tinggi pengelolaan jaringan gas rumah tangga dapat lebih mengoptimalkan penyaluran gas. Dengan begitu, gas akan lebih ekonomis didistribusikan ke depannya.
Pada tahap awal, Jobi menerangkan, Pertamina dan PGN ikut tender PLN untuk mensuplai gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) ke Indonesia tengah. Proposalnya sudah masuk, saat ini sedang menunggu keputusan dari manajemen PLN, jelasnya.
"Sekarang kami berpikir keras bagaimana bantu pemerintah supaya gas itu bisa sampai di pembangkit-pembangkit. Dan tidak saja hanya pembangkit yang akan menikmati gas yang akan kita salurkan, tapi juga rumah tangga," jelasnya.
Gas satu harga akan membuat harga seragam, tapi rencananya harga akan dinaikan. "Karena di pengelolaan jaringan gas ini tidak ada subsidi, jadi harus menyalurkan dengan tingkat keekonomian yang cukup," ucapnya.
Jobi mengklaim hampir 15 tahun harga gas yang dijual PGN tidak pernah naik. Sementara bahan bakar lain seperti listrik, diungkapkannya secara berkala mengalami kenaikan.
"Sekarang dengan LPG 3 kilogram juga, delta-nya sangat besar. Jadi yang mungkin jadi pertimbangan BPH Migas adalah bagaimana agar harga gas untuk jaringan gas ini tidak boleh terlampau jauh dengan LPG 3 kilogram yang hari ini dinikmati masyarakat," terangnya.
Kendati harganya dapat tinggi, langkah penyaluran gas melalui jaringan gas ini dinilai dapat menekan ketergantungan impor LPG. Sehingga, kemandirian energi, yang menjadi salah satu tujuan pemerintah juga bisa dibantu dengan adanya penyaluran gas kepada konsumen.
Menurut Jobi, kinerja penyaluran gas di seluruh Indonesia melalui jaringan gas membuat produksi gas alam terkompresi (Compressed Natural Gas/CNG) dan LNG, menjadi lebih mudah.
"Termasuk juga kerja sama pembangunan pipa gas Duri-Dumai menjadi lebih simpel. Kerja sama supply LNG ke Indonesia tengah dan timur menjadi lebih simpel, karena sudah menjadi satu entitas," ujar Jobi.
Saat ini, diungkapkannya, tim operasi dari holding BUMN migas tengah memetakan apa saja proyek yang dapat dioptimalkan. Sebab, menjadi satu entitas akan membuat tingkat efisiensi kerja semakin tinggi.
Prospek Indonesia Timur
Adanya holding BUMN migas, ditargetkan supply migas dapat lebih optimal menyentuh di wilayah Indonesia timur. Prospek-prospek kerja di Indonesia timur dikatakan Jobi juga akan menjadi lebih menarik.
"Di Indonesia timur, bayangan kami pembangkit-pembangkitnya tidak terlampau besar. Batu baranya kalau diangkut dari Kalimantan ke sana juga cukup jauh. Padahal di Papua itu sangat dekat dengan sumber gas," ucap Jobi.
Ia memperhitungkan, dengan adanya holding ini rencana realisasi jaringan gas untuk pendistribusian gas. Ditambah pemanfaatan sumber gas di Papua, harga energi gas akan lebih murah di wilayah timur sana.
"Ini yang sedang dipikirkan pemerintah bagaimana pembangkit dan rumah tangga di Papua, di kota-kota yang ada, seperti Jayapura dan lain-lain bisa menikmati penyaluran gas. Apalagi insyaallah pada 2020 ada PON [Pekan Olah raga Nasional] di Papua, sehingga perlu energi listrik yang disiapkan cukup besar," ungkapnya.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yuliana Ratnasari
