tirto.id - Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memberikan suntikan modal kepada perusahaan milik negara sebagai penugasan khusus untuk membangun sektor infrastruktur. Namun, mulai tahun 2017 Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan bahwa penyediaan modal untuk sejumlah BUMN tidak akan ada lagi.
"Tahun depan penyertaan modal negara [PMN] secara total dihentikan. Solusi pendanaan BUMN antara lain dengan membentuk perusahaan induk [holding company] pada beberapa sektor usaha," kata Rini saat menyampaikan kuliah (minister lecture) dihadapan sekitar 1.000 orang pejabat dan satu tingkat dibawah direksi BUMN, di Jakarta Convention Center, Kamis (8/9/2016).
Kuliah tersebut diberikan dalam rangkaian "Indonesia Business & Development Expo 2016" (IBDExpo) yang berlangsung pada 8-11 September 2016 di JCC.
Menurut Rini, pemberhentian PMN tidak menjadi persoalan karena sebagian besar BUMN dinilai sudah mulai memiliki kemampuan mencari pendanaan sendiri untuk membiayai perusahaan. Lebih lanjut Rini menjelaskan, permodalan BUMN tersebut dapat disiasati Kementerian BUMN salah satunya dengan membentuk holding company (perusahaan induk) secara sektoral.
"Tujuan pembentukan holding BUMN agar bisa lebih berkembang, dapat meningkatkan leverage [pengaruh] perusahaan sehingga tidak tergantung pada injeksi modal dari negara," ujarnya.
Diketahui, saat ini Pemerintah sedang berupaya menuntaskan 6 sektor usaha yang diarahkan menjadi holding yaitu pertambangan, energi, jasa keuangan, perumahan, jalan tol, serta pangan. Dalam waktu dekat, Rini menegaskan, pembentukan holding BUMN Migas akan terealisasi melalui penggabungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Persero dan PT Pertamina (Persero), di mana Pertamina bertindak sebagai induk usaha.
"Saat ini kita fokus menyelesaikan holding sektoral. Di holding BUMN Migas ditekankan untuk menuntaskan hilirisasi yang berujung pada efisiensi demi meningkatkan daya saing di tingkat nasional, regional maupun global," tegas Rini
Aset BUMN Ditarget Tinggi
Sesuai perannya, BUMN menjadi salah satu pilar dari perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi langsung kepada APBN dalam bentuk setoran pajak dan dividen. Melalui holding company, BUMN diharapkan dapat lebih profesional sehingga meningkatkan pembangunan nasional.
Guna merealisasikan tujuan itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan total nilai aset seluruh perusahaan milik negara pada tahun 2019 mencapai Rp7.000 triliun. Nilai ini tumbuh sekitar 40 persen dibanding aset 2016 yang diproyeksikan sebesar Rp5.000 triliun.
"Saya memasang target yang tinggi. Jika tercapai, mengindikasikan bahwa BUMN memiliki fungsi sebagai agen pembangunan dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional," kata Rini.
Ia menambahkan, saat yang bersamaan laba BUMN pada tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp300 triliun, naik dari tahun 2016 yang diperkirakan mencapai Rp170 triliun.
Target itu diharapkan dapat memacu BUMN untuk berkompetisi menjadi lebih baik. Dengan langkah itu pula, Menteri Rini menekankan, terbentuknya holding sektoral ini dapat mendorong efisiensi yang berujung pada peningkatan daya saing dalam berkompetisi di tingkat nasional, regional maupun global.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
