tirto.id - Mantan Menko Kemaritiman di pemerintahan Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli menilai rencana pemerintah membentuk Perusahaan Induk (Holding) BUMN masih bersifat coba-coba.
Dia khawatir bila rencana itu dilakukan sekarang, pembentukan holding BUMN malah menambah rantai birokrasi, memperpanjang pengambilan keputusan, dan bisa berujung ke pemborosan. Efeknya bisa merambat ke perekonomian nasional dan masyarakat umum.
"Oleh karena itu, sebaiknya holding ini ditunda dulu," kata Rizal di Jakarta pada Jumat (6/10/2017) seperti dikutip Antara.
Rizal mengingatkan pembentukan Holding BUMN harus bertujuan agar perusahaan-perusahaan milik negara bisa lebih efisien dan kompetitif.
"Pembentukan holding hanya bermanfaat jika terjadi peningkatan efisiensi biaya dan adanya sinergi akibat economic if scale," ujar ekonom yang juga pernah menjabat Menko Perekonomian tersebut.
Sebaliknya, Rizal melanjutkan, jika tidak terjadi efisiensi dan peningkatan pendapatan perusahaan-perusahaan milik negara, maka pembentukan Holding BUMN tidak bermanfaat.
Dia menilai pembentukan Holding BUMN adalah persoalan yang serius dan strategis. Oleh sebab itu, dia menyarankan pemerintah tidak perlu terburu-buru memasang target pelaksanaan rencana itu bisa selesai pada 2017. Sebagai contoh, dia berpendapat pembentukan Holding BUMN pupuk berisiko malah menambah rantai birokrasi.
Meskipun demikian, Rizal sepakat dengan gagasan Presiden Joko Widodo menggabungkan BUMN-BUMN yang tidak efisien dalam satu holding agar kinerjanya bisa diperbaiki. "Kalau itu dilakukan saya dukung keinginan Presiden. Namun, harus dilakukan dengan matang dan jangan tergesa-gesa," kata dia.
Rizal menambahkan, berdasarkan pengalaman di Amerika dan Eropa, pembentukan Holding BUMN memang memberikan manfaat efisiensi yang besar. "Namun, kalau di Indonesia, hal itu tidak mudah dilakukan," kata dia.
Pemerintah berencana merealisasikan pembentukan sejumlah Holding BUMN pada akhir tahun ini. Landasan hukumnya telah diterbitkan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.
Kemarin (5/10/2017), Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan optimistis pembentukan Holding BUMN sektor migas dan pertambangan bisa tuntas pada November 2017. Menurut dia, pembentukan Holding BUMN migas dan tambang diprioritaskan tuntas tahun ini.
Setelah harmonisasi dengan kementerian terkait dan pembahasan melalui focus group discussion (FGD) internal antarperusahaan selesai, menurut dia, proses pembentukan dua Holding BUMN itu tinggal menunggu penyelesaian administrasi.
"Sekarang harmonisasi saya harap cepat, tetapi dokumen memakan waktu. Semua tidak ada masalah, hanya administrasi saja," kata Rini di Plaza Mandiri Jakarta, Kamis malam kemarin.
Holding BUMN migas akan meliputi Pertamina sebagai induk dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Sedangkan Holding BUMN pertambangan menggabungkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai induk, dan beranggotakan PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
Rini mengatakan berencana menunjuk Direktur Utama PT Inalum, Budi Sadikin untuk memimpin Holding BUMN pertambangan. Inalum menjadi induk sebab 100 persen sahamnya dimiliki negara.
Dia mengklaim pembentukan holding ini akan memperkuat perusahaan-perusahaan BUMN tanpa membebani anggaran negara. Sinergi yang kuat dari pembentukan Holding BUMN juga akan menciptakan efisiensi dalam kegiatan operasional dan produksi.
"Kalau sekarang ini, batu bara melakukan penambangan sendiri, investasi sendiri, Antam melakukan hal yang sama. Diharapkan sinergi ini dapat satukan alat-alat berat sehingga cost production (biaya produksi) menurun," Rini mencontohkan.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
