tirto.id - Kementerian BUMN mengklaim Holding BUMN Tambang akan mampu membantu pemerintah dalam proses divestasi 51 persen saham milik PT Freeport Indonesia. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan holding gabungan 4 BUMN tambang itu memiliki cukup dana untuk mengakuisisi saham Freeport.
Saat ini, saham Freeport yang sudah dimiliki pemerintah Indonesia ialah 9,36 persen. Ada 41,64 persen saham yang perlu diakusisi oleh pemerintah dalam proses divestasi itu.
Sementara kemampuan keuangan holding BUMN, menurut Harry cukup memadai karena ekuitasnya mencapai nilai Rp64,673 triliun. Dengan pembentukan holding ini, rasio utang (leverage) juga semakin tinggi dengan batas aman 3 kali sehingga opsi bantuan bank pemerintah dan penjualan obligasi terbuka.
"Jadi kalau dua kali lipat itu Rp120 triliun. Kalau tiga kali lipat jadi Rp180 triliun. Nah kebutuhan untuk Freeport-nya berapa? Saya enggak tahu angkanya karena masih dalam perundingan,” kata Harry dalam konferensi pers di Kementerian BUMN Jakarta pada Jumat (24/11/2017).
Meski mengakui hingga kini belum ada kepastian soal nilai dari divestasi saham Freeport Indonesia karena masih dalam tahap pembahasan, menurut Harry, perkiraan nilainya masih dalam batas jangkauan Holding BUMN Tambang. “Taruhlah angkanya 3 miliar dolar AS, berarti Rp6 triliun. Nah, kita leverage-nya tadi yang 2 kali lipat itu Rp120 triliun," ujarnya.
Menurut dia, teknis kepemilikan hasil divestasi 41,64 persen saham freeport juga masih dirundingkan, yakni apakah secara langsung atau bertahap. "Ini lagi dirundingin (dibahas) tiap minggu. Yang pasti dari total 51 persen, ada 10 persen untuk daerah. Pemda itu ada dua, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika," kata Harry.
Ia mengimbuhkan Kementerian Keuangan masih mengkaji opsi sumber pendanaan untuk akuisisi 10 persen saham Freeport bagi pemda itu, yakni dari APBD atau BUMD. "Lebih baik melalui BUMD, karena kalau pakai APBD akan ganggu keuangan daerah," kata dia.
Dalam waktu dekat pembentukan perusahaan holding dengan induk PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan beranggotakan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam (BA) Tbk, PT Timah Tbk itu segera diresmikan.
Direktur Utama PT Antam Arie Prabowo Ariotedjo menambahkan, meski sebagai induk, PT Inalum tidak bisa menjual saham holding itu dengan sepihak. Sebab holding itu masih di bawah kendali pemerintah melalui saham di PT Inalum dan status pemegang saham serie A atau dwi warna.
"Jadi, kendali pemerintah terhadap Antam, Bukit Asam, Timah, itu double cover. Kalau ada pertanyaan, bisa engga Inalum menjual saham? Enggak bisa. Tetap itu di pemegang saham serie A," ujar Arie.
Saham serie A mengendalikan empat hal, yaitu penunjukan komisaris maupun direksi, perubahan struktur permodalan, perubahan anggaran dasar dan mengenai divestasi.
Saham mayoritas di 4 BUMN itu masih dikuasai pemerintah dengan komposisi Inalum 100 persen, Antam 65 persen, Bukit Asam 65,02 persen, dan Timah 65 persen.
"Jadi dalam hal ini, kita lihat, dari sisi kepemilikan, hanya ada inbreng (pengalihan aset) saham milik pemerintah yang tadinya langsung di Bukit Asam, Antam dan Timah, lalu di-inbreng-kan ke Inalum," kata Arie.
Pengaturan inbreng saham ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2017, yang melengkapi PP No. 72/2016 tentang tata cara pembentukan penyertaan saham pemerintah dalam perusahaan negara. Pelaksanaan holding secara efektif berjalan setelah akta inbreng ditandatangani Menteri BUMN Rini Soemarno dan setelah disepakati di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 November 2017.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom
