Indeks Hoaks

BPN mendukung Wiranto menjerat penyebar hoaks pakai UU Terorisme, asal adil, dengan menindak semua penyebar hoaks, termasuk ada pelaku dari kubu Capres 01, Jokowi.

Pernyataan Wiranto tentang penyebar hoaks bisa dijerat dengan UU Terorisme dinilai berkaitan dengan upaya pemenangan Jokowi di Pilpres 2019. 

Wiranto ingin pelaku penyebar hoaks ditindak dengan UU Terorisme.

TKN Jokowi-Ma'ruf membantah anggapan bahwa pernyataan Wiranto soal penyebar hoaks bisa dijerat dengan UU Terorisme menunjukkan kubu petahana sedang panik.

Keinginan Wiranto menjerat penyebar hoaks dengan UU Terorisme dinilai sebagai bentuk kepanikan atas trend golput yang meningkat.

Nasir yang pernah menjadi Anggota Pansus RUU Terorisme DPR RI ini menuturkan bahwa UU Terorisme bukan untuk menjerat seseorang yang menyebarkan hoaks.

Pernyataan Wiranto bahwa penyebar hoaks bisa dijerat UU Terorisme dikritik. Dia dianggap sedang menakut-nakuti warga.

Isnur menyatakan bahwa hoaks bukanlah aksi terorisme dan sudah mempunyai definisi tersendiri.

Wiranto menilai penyebar hoaks sama dengan terorisme, karena menyebar teror psikologis kepada masyarakat.

Koalisi Masyarakat Anti Hoaks mengatakan pernyataan Agum Gumelar perlu ditelusuri lebih jauh sebeb berdasarkan Pasal 164 KUHP bila seseorang tahu kejahatan tetapi tidak memberi tahu, maka dia dipidana lebih dari satu tahun.

Ma'ruf Amin menyerukan semua pihak melawan dan memerangi penyebaran hoaks saat menutup Debat Pilpres 2019 ketiga. 

“Rumor hoaks yang menyebar di internet online menyebabkan kerusakan serius kepada artis dan agensi,” kata pihak SM.

Ratna Sarumpaet akan mengajukan permohonan sebagai tahanan kota dengan penjamin baru Fahri Hamzah, sebelumnya Ratna sudah tiga kali mengajukan permohonan dan ditolak.

Mobilnya sih bisa saja dari Cina, tetapi surat suaranya dari percetakan di Solo.

Menurut Polri, yang menjadi sasaran dalam isu hoaks ini adalah pemerintah, salah satu contohnya adalah kasus ribuan e-KTP yang tercecer dalam sebuah karung di Pondok Kopi.

Dari 771 konten hoaks yang dijaring Kominfo dalam 6 bulan terakhir, 181 di antaranya terkait isu politik.

Capres nomor urut 01 Jokowi meminta "Srikandi Jokowi-Ma'ruf" untuk melawan isu-isu negatif yang beredar seperti pelarangan azan, legalisasi perkawinan sejenis dan kriminalisasi ulama.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf meminta agar polisi segera menelusuri dan menangkap pelaku penyebar hoaks kepada capres nomor urut 01, Joko Widodo.

Kubu Jokowi meminta kepada polisi untuk segera menindak penyebar hoaks yang menyebutkan pemerintah bakal menghapus pelajaran agama.

Dari 771 konten hoaks yang dijaring Kominfo dalam 6 bulan terakhir, 181 di antaranya terkait isu politik.