Indeks Hizbut Tahrir Indonesia

Menpora Imam Nahrawi akan segera memanggil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault terkait pernyataannya mendukung HTI.

Ketua GP Ansor Yaqut Cholil menekankan pada semua anggota Ansor dan Banser untuk tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada persekusi terkait beredarnya daftar anggota HTI.

Pada 1965, Amerika Serikat menyuplai daftar anggota dan simpatisan PKI terkait pembantaian pasca-G30S.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 seharusnya tidak berbuntut panjang kepada anggota-anggota HTI.

Fahri mengatakan presiden bisa digulingkan karena peredaran dokumen yang memuat nama-nama anggota, pengurus, dan simpatisan HTI.

HTI melakukan kaderisasi ke kampus. Cara ini sudah dijalani organisasi politik tersebut sejak Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 1983.

Ada kekhawatiran orang-orang yang terkait HTI menjadi sasaran diskriminasi setelah beredar dokumen yang memuat sekitar 1.300-an orang yang tercantum sebagai pengurus, anggota, dan simpatisan HTI di 34 provinsi.

Usai badan hukumnya dicabut, organisasi politik HTI sangat mungkin dalam pengawasan ketat setelah beredar dokumen yang dituding memuat pengurus, anggota, dan simpatisan HTI.

Perppu Ormas melanggar hak kebebasan berserikat dan berorganisasi, serta makin menguatkan ancaman terhadap kelompok yang dituduh melakukan penodaan agama.

Setyo Wasisto menegaskan bahwa para mantan aktivis HTI tidak boleh lagi berdakwah menyusul dibubarkannya organisasi itu.

Mabes Polri menyatakan akan membubarkan aksi demonstrasi para pendukung HTI dan tidak akan menerima surat pemberitahuan unjuk rasanya.

Saat ditanyakan soal kemungkinan bagi ormas lain untuk dibubarkan, Presiden Jokowi menegaskan lebih baik membahasnya satu persatu terlebih dahulu.

DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Tengah mencopot atribut organisasinya usai Kemenkumham mengumumkan pembubaran ormas ini.  

Pemerintah resmi membubarkan HTI karena dinilai bertentangan dengan Pancasila. HTI akan menggugat pemerintah atas keputusan ini.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia mulai tanggal 19 Juli 2017 merupakan kewenangan pemerintah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat memberi kewenangan kepada lembaga yang ditetapkan untuk membubarkan ormas yang tidak sesuai ketentuan.

Komisi VIII mengatakan ormas yang menganut nilai Pancasilais ataupun tidak Pancasilais tidak bisa dinilai tanpa kajian yang jelas.

Pencabutan SK HTI telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh pemerintah melalui Perppu No. 2 Tahun 2017.

Ormas yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dinilai sebagai masalah keselamatan negara dan tidak boleh ada organisasi yang menyatakan tidak setuju pada negara Indonesia.

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh Kemenkumham soal pencabutan SK hukum HTI dinilai sesuai UU.