Indeks Hizbut Tahrir Indonesia

"Salah satu yang disepakati dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri adalah memosisikan mereka (eks HTI) sama dan tidak akan dikucilkan."

HTI akan mengajukan banding usai PTUN memutuskan menolak eksepsi mereka.

Zulkifli Hasan menilai putusan PTUN Jakarta menolak gugatan HTI menguatkan keputusan pemerintah membubarkan organisasi itu.

"Ini berarti pembubaran HTI tak lagi disebabkan karena alasan politik semata sebagaimana Perppu Ormas, tetapi juga secara hukum telah sah," kata Ace.

"Iya upaya hukum kita akan banding, setelah itu ada kasasi, setelah itu masih ada sampai ke Peninjauan Kembali(PK) dan jalur yang tersedia itu," ujar pengacara HTI, Gugum Ridho Putra.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Tri Cahya Indra Purnama menyatakan bahwa PTUN menolak semua putusan penggugat yang diajukan kepada PTUN.

"Kita tiap Kamis selalu kawal sidang ini dan kita mau tahu putusan dari hakim," ucap Sri Mulyati

Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan siap menerima eks anggota HTI sebagai kader partai itu. Menanggapi wacana ini, KPU menyatakan semua warga negara berhak menjadi kader parpol.

Wayan mengatakan, pernyataan Daud menjadi bukti HTI berniat menegakkan khilafah.

Tim kuasa hukum Kemenkumham optimistis majelis hakim PTUN akan menolak gugatan pihak Eks-HTI.

Yusril Ihza Mahendra menilai alasan keputusan pemerintah dalam pembubaran HTI tidak tepat. Dia berdalih organisasi ini belum mendorong gerakan untuk mempraktikkan khilafah di Indonesia.

Juru Bicara HTI sebelum dibubarkan, Ismail Yusanto menegaskan bahwa tidak ada anggota HTI yang terdaftar atas nama Dodik Ikhwanto di Palembang.

Sampai sejauh ini, Komisi II masih menunggu instruksi dari Mendagri Tjahjo Kumolo untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) pembahasan Perppu Ormas.

Yusril Ihza Mahendra mengajak semua kelompok penolak Perppu Ormas berbarengan mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Romahurmuziy mendukung rencana pemerintah melanjutkan pembubaran ormas selain HTI.

Meskipun dirinya belum mengetahui ada PNS yang bergabung dengan HTI, namun Risma mengaku akan menindak tegas PNS yang menjadi anggota organisasi itu.

Apabila dosen atau pegawai Universitas Airlangga yang aktif di HTI tidak mau mengisi surat pernyataan keluar dari organisasi itu, maka pihak kampus terpaksa mengeluarkan mereka.

Sejumlah petinggi GNPF MUI serta Presidium Alumni 212 lainnya juga akan menyusul antara lain Slamet Ma'arif dan Amien Rais.

Argo berharap massa dapat mengikuti aturan dan menjaga ketertiban, termasuk tidak menggunakan atribut HTI yang telah dilarang pemerintah.

Zulkifli Hasan menyatakan tidak mengenal mantan aktivis HTI sehingga belum memutuskan untuk merangkul mereka.