Indeks Hasto Kristiyanto

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, ingatkan Hasto agar konsisten dengan pernyataannya untuk kooperatif dan taat hukum selama proses penyidikan.

Salah satu video yang dimiliki Hasto tersebut berisikan perjalanan kelam salah seorang elite politik di Indonesia.

Menurutnya, penetapan tersebut sudah diprediksi sejak lama dan telah menyiapkan langkah untuk menghadapinya.

Penetapan Sekjen PDIP Hasto sebagai tersangka oleh KPK dituding sebagai bentuk politisasi hukum. Bagaimana dan mengapa narasi tersebut berkembang? 

Yudi Purnomo berharap Imigrasi segera mencegah Yasonna Laoly dan Hasto Kristiyanto bepergian ke luar negeri dan menahan sementara paspornya.

Menurut Chico Hakim, KPK tak perlu mengeluarkan kebijakan tersebut karena PDIP menjamin semua kadernya taat pada hukum.

Harun Masiku jadi buron KPK sejak 2020 usai lolos dari OTT yang dilakukan pada 8 Januari tahun itu.

Novel menduga ada keterlibatan mantan Ketua KPK 2019-2024, Firli Bahuri, hingga pemberian status tersangka pada Hasto sempat tertunda.

Menurut Ronny, penetapan Hasto sebagai tersangka disebabkan oleh sikap politik PDIP yang lantang menentang Joko Widodo.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menepis rumor adanya muatan politik dalam kasus ini.

KPK akan menelusuri kebocoran informasi terkait Operasi Tangkap Tangan yang membuat Hasto bisa membantu Harun Masiku Kabur.

Komarudin Watubun menilai penetapan Hasto sebagai tersangka berbalut dengan rekayasa politik.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Hasto Kristiyanto baru akan ditahan setelah pemeriksaan saksi dan penyitaan alat bukti.

Donny disebut membantu Hasto memberikan uang suap ke mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merusak ponselnya dan kabur usai terjadi OTT pada 2020 lalu.

Di konteks asli videonya, Hasto sedang berbicara mengenai mundurnya Azwar Anas dalam Pilkada 2018 silam.

PDIP mengeklaim telah memiliki bukti lengkap dan saksi yang siap dihadirkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasto mengatakan, ke-27 kader yang melanggar disiplin akan diumumkan pada Selasa (17/12/2024) mendatang.

Menurut Hasto, keanggotaan Jokowi berakhir sejak dirinya melakukan hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran oleh PDIP.

Hasto menegaskan bahwa mereka akan mengadvokasi dan mendukung Yulius dalam pernyataan tentang Partai Cokelat.