Indeks Hasto Kristiyanto

Hasto mengatakan, PDIP berhasil membangun kerja sama dengan partai-partai KIM lewat pengusungan beberapa kandidat calon kepala daerah di beberapa wilayah.

Agenda pemeriksaan Hasto pada 16 Agustus 2024 dalam kasus korupsi DJKA pun dijadwal ulang.

Hasto memastikan kader-kader solid dan siap menjaga kedaulatan partai dan kepemimpinan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, jika diganggu.

Hasto Kristiyanto optimistis kekuatan arus bawah partainya sangat militan.

Ketua umum partai politik yang sedang berkomunikasi dengan PDIP meminta agar tak buru-buru mengumumkan pasangan calon.

PDIP menilai perubahan peta politik Pilkada 2024 akan terjadi di provinsi dengan penduduk yang banyak.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku belum mendapatkan surat panggilan pemeriksaan lagi dari KPK.

Hasto mengatakan, PDIP hanya membangun kerja sama politik dengan orang yang menaati konstitusi.

Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menghadapi Kapolri, Jenderal Listyo Sigit, jika Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, ditangkap.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan status Hasto sebagai konsultan dalam kasus ini didapatkan dari data Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menyebut penguasa kerap menolak peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat sehingga PDIP terus melapor ke Komnas HAM.

Partai berlogo banteng moncong putih itu akan memprioritaskan kader internal untuk Pilkada Bali dan sejumlah daerah lain yang menjadi basis PDIP.

Hasto mengatakan PDIP tidak akan membiarkan Bobby Nasution dan Khofifah melawan kotak kosong.

Hasto berkata dirinya baru mengetahui surat pemanggilan KPK itu pada hari jelang pemeriksaan padahal ada acara di Jogja.

Menurut Jubir KPK, pemeriksaan terhadap Hasto dalam kasus dugaan korupsi di DJKA Jawa Timur bisa dijadwalkan ulang tanpa dibuatkan surat panggilan kedua.

Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jatim.

Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan oleh kubu staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi.

Megawati juga mempertanyakan tindakan KPK menggeledah seorang staf Hasto.

Penyidik KPK belum mengembalikan buku catatan milik sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Pelaporan penyidik KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Tim Hukum PDIP membuat kasus Harun Masiku kian berlarut-larut.