tirto.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut hubungannya dengan Presiden Joko Widodo baik-baik saja dalam kapasitasnya sebagai personel pemerintahan.
Hal itu mengingat posisi Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Jadi, hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, dengan Presiden RI, ya, harus baik-baik," kata Hasto di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).
Dia menambahkan bahwa sebagai sesama pejabat negara harus sama-sama mengedepankan hubungan baik satu sama lain.
"Ya, konteksnya hubungan antar-lembaga negara memang harus mengedepankan hubungan baik," jelas dia.
Meski berhubungan baik sebagai orang yang berkhidmat dalam pemerintahan, namun soal kerja sama politik, Jokowi dianggap tak selaras dengan PDIP. Hasto beralasan kerja sama dengan PDIP hanya bisa dibangun ke pihak yang memperjuangkan konstitusi.
"Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega menjalankan seluruh keputusan kongres termasuk rekomendasi dari Rakernas ke-V partai. Dalam rekomendasi Rakernas V partai sangat jelas bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian oleh Rakernas ke-V, setelah mendengar masukan dari DPD dan arus bawah, maka ketua umum hanya melakukan kerja sama politik dan mereka-mereka yamg memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan juga Trisakti Bung Karno," tandas Hasto.
Diwartakan sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja saat menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia di Balai Samudera, Jakarta, Senin (5/8/2024).
"Tadi sebelum ke sini, ada siapa itu, ndak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Loh, enaknya loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?" kata Megawati dalam sambutannya.
Megawati bercerita bahwa dia disebut punya preseden buruk dengan Jokowi karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden 3 periode. Megawati mengatakan hal tersebut merupakan wilayah tata negara.
"Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum, kok, mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan namanya ranahnya konstitusi," ucap Megawati.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
