Ganjar Sebut Ada Penguasa Tolak Kudatuli sebagai Kasus HAM Berat

tirto.id - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, mengklaim PDIP terus berupaya melaporkan kejadian 27 Juli (Kudatuli) ke Komnas HAM sebagai aksi pelanggaran HAM berat. Namun, Ganjar mengklaim penguasa kerap menolak insiden yang juga dikenal sebagai Sabtu Kelabu sebagai kasus HAM berat.

"Ketika kemudian penguasa menolak itu, ya kita akan berjuang terus-menerus," ujar Ganjar tanpa membeberkan siapa pemerintah yang tidak setuju dengan penetapan Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat saat ditemui awak media usai Peringatan Peristiwa Serangan Kantor DPP PDI Perjuangan, di Jakarta, Sabtu (27/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP, Bonnie Triyana, menjelaskan, penetapan Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat lambat karena proses panjang yang dibutuhkan Komnas HAM untuk menetapkan suatu kasus sebagai pelanggaran HAM berat.

Ia mencontohkan, PDIP melaporkan kejadian Kudatuli pada 27 Juli 2022 lalu kepada Komnas HAM. Kala itu, Komnas HAM langsung menggelar rapat pleno untuk membahas laporan tersebut. Pelaporan pun naik ke tahap penyelidikan pro-justicia. Ia mengatakan, anggota PDIP yang pernah menjadi korban kekerasan kasus Kudatuli dipanggil dan diminta untuk bersaksi oleh Komnas HAM.

"Nah, kalau soal permintaan, kita untuk dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat itu tidak putus semenjak kejadian, tidak putus, tapi sekarang sudah mulai ada progres dari Komnas HAM, tapi sekarang sudah mulai ada progres dari Komnas HAM," tegas Bonnie.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut, Kudatuli adalah kasus kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan termasuk pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, Hasto mengajak seluruh masyarakat, khususnya para kader PDIP, untuk terus berjuang dalam menjaga demokrasi, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul.

Ia berdalih, demokrasi yang didasarkan pada kekuatan rakyat dan akar rumput akan membuat rezim pemimpin yang haus kekuasaan sulit membungkam suara rakyat.

"Saudara-saudara sekalian, ini harus kita perjuangkan komitmen kita di dalam menjaga demokrasi itu, di dalam menjaga kebebasan pers, di dalam menjaga kebebasan berserikat dan berkumpul dan percaya lah, bahwa kekuasaan setebal apapun tembok berkuasa itu dibangun, Kudatuli mengajarkan kekuatan arus bawah tidak bisa dibungkam," kata Hasto sambil berapi-api saat memberikan sambutan peringatan Kudatuli di DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (27/7/2024).

Selain itu, Hasto juga berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat berhati-hati dalam memilih pemimpin jelang Pilkada 2024. Bagi Hasto, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang lahir dari bawah (rakyat) dan betul-betul dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Peristiwa Kudatuli ini justru menggelorakan semangat kita di dalam menghadapi agenda partai yang akan datang. Untuk melaksanakan pilkada serentak, maka Kudatuli mengarjakan kepada kita semuanya di dalam pilkada serentak ini kita pilih pemimpin-pemimpin yang lahir dari bawah yang betul-betul berjuang untuk masa depan rakyat, yang betul-betul menyelesaikan masalah rakyat itu sendiri," tegas Hasto.