Indeks Hak Guna Bangunan

Pemprov Bali akan telusuri bagaimana bangunan warga dan fasilitas publik di kawasan Tahura Ngurah Rai bisa dapat sertifikat.

Kepolisian akan memanggil pihak-pihak terkait kasus pemalsuan 201 SHGB pagar laut yang terjadi di daerah Huripjaya, Bekasi.

Nusron mengatakan 58 sertifikat yang dinyatakan sah secara hukum lantaran masih berada di dalam garis pantai atau di daratan.

Pemerintah tak boleh puas hanya dengan menjatuhkan sanksi etik kepada para pejabat di level daerah kasus pagar laut. Sikat sampai dalangnya!

Walhi Jatim menilai, kehadiran HGB di atas Laut Sidoarjo sejak tahun 2002 itu memperburuk kondisi pesisir dan Laut Sidoarjo dan Laut Surabaya.

Pemerintah seharusnya dapat memanggil pihak terkait yang namanya tercantum dalam dokumen AHU untuk menyelidiki pemagaran laut di Tangerang.

Legalitas HGB dan SHM pagar laut Tangerang bak muncul semalam. Bagaimana sebenarnya?

Informasi cara cek status HGB dan SHM tanah melalui link resmi Bhumi ATR/BTN. Apa itu HGB dan SHM tanah? Simak penjelasannya.

Setiap investor di IKN akan mendapatkan insentif khusus dalam bentuk kemudahan tertentu, salah satunya Hak Guna Usaha (HGU) yang berlaku sampai 95 Tahun.

Dengan omnibus law WNA lebih mudah punya rumah. Mereka bisa memiliki hunian HGB, sebelumnya hanya terbatas di tanah dengan status hak pakai.

KPK menghadirkan ahli hukum acara pidana di sidang praperadilan kasus dugaan korupsi terhadap Penerbitan Sertifikat HGB atas nama PT. Karimun Pinang Jaya di Batam.

Meski Kementerian ATR/BPN menolah mencabut HGB reklamasi Teluk Jalarta, Anies mengatakan belum akan maju ke PTUN.

Anies menegaskan penerbitan sertifikat HGB pulau-pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta cacat hukum.

Anies Baswedan menerbitkan surat resmi Gubernur DKI Jakarta bernomor 2373/-1.794.2 yang meminta BPN membatalkan penerbitan sertifikat HGB pada pulau-pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta.

Walhi dan 15 nelayan mengajukan gugatan atas penerbitan HBG Pulau D ke PTUN Jakarta karena menilai proses keluarnya perizinan tersebut menyalahi prosedur.

Pemprov DKI Jakarta dilaporkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terkait dugaan maladministrasi dalam pemberian sertifikat HPL & HGB Pulau C dan D Reklamasi Teluk Jakarta.

Ombudsman RI menilai bahwa gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, harus mengetahui perihal pemberian izin Hak Guna Bangunan Pulau D.

Pemerintah memberikan izin kepada PT Kapuk Naga Indah untuk mengelola lahan reklamasi Pulau D selama 30 tahun.