Indeks Hak Guna Bangunan

SHGB Perusahaan Aguan Dekat Pagar Laut Tangerang Batal Dicabut
Ekonomi
7 jam lalu

SHGB Perusahaan Aguan Dekat Pagar Laut Tangerang Batal Dicabut

Nusron mengatakan 58 sertifikat yang dinyatakan sah secara hukum lantaran masih berada di dalam garis pantai atau di daratan.
Copot Pegawai Tak Cukup, Seret Otak Pemagaran Laut ke Meja Hijau
News
Jumat, 31 Jan

Copot Pegawai Tak Cukup, Seret Otak Pemagaran Laut ke Meja Hijau

Pemerintah tak boleh puas hanya dengan menjatuhkan sanksi etik kepada para pejabat di level daerah kasus pagar laut. Sikat sampai dalangnya!
Walhi Jatim Desak Prabowo Usut Dugaan Korupsi Izin HGB Sidoarjo
Sosial budaya
Kamis, 23 Jan

Walhi Jatim Desak Prabowo Usut Dugaan Korupsi Izin HGB Sidoarjo

Walhi Jatim menilai, kehadiran HGB di atas Laut Sidoarjo sejak tahun 2002 itu memperburuk kondisi pesisir dan Laut Sidoarjo dan Laut Surabaya.
Menguak Fakta Pemilik HGB di Pagar Laut Tangerang yang Misterius
News
Rabu, 22 Jan

Menguak Fakta Pemilik HGB di Pagar Laut Tangerang yang Misterius

Pemerintah seharusnya dapat memanggil pihak terkait yang namanya tercantum dalam dokumen AHU untuk menyelidiki pemagaran laut di Tangerang.
Polemik Legalitas Pagar Laut, Dulu Tak Bertuan Kini Punya HGB
News
Selasa, 21 Jan

Polemik Legalitas Pagar Laut, Dulu Tak Bertuan Kini Punya HGB

Legalitas HGB dan SHM pagar laut Tangerang bak muncul semalam. Bagaimana sebenarnya?
Link Bhumi ATR BPN untuk Cek HGB dan SHM Tanah di Indonesia
Aktual dan Tren
Selasa, 21 Jan

Link Bhumi ATR BPN untuk Cek HGB dan SHM Tanah di Indonesia

Informasi cara cek status HGB dan SHM tanah melalui link resmi Bhumi ATR/BTN. Apa itu HGB dan SHM tanah? Simak penjelasannya.
Sederet Insentif bagi Investor IKN, Ada HGU hingga Tax Holiday
Ekonomi
Senin, 20 Nov 2023

Sederet Insentif bagi Investor IKN, Ada HGU hingga Tax Holiday

Setiap investor di IKN akan mendapatkan insentif khusus dalam bentuk kemudahan tertentu, salah satunya Hak Guna Usaha (HGU) yang berlaku sampai 95 Tahun.
Omnibus Law Ciptaker Bebaskan WNA Punya Rumah, Apa Masalahnya?
Hukum
Minggu, 11 Okt 2020

Omnibus Law Ciptaker Bebaskan WNA Punya Rumah, Apa Masalahnya?

Dengan omnibus law WNA lebih mudah punya rumah. Mereka bisa memiliki hunian HGB, sebelumnya hanya terbatas di tanah dengan status hak pakai.
KPK Supervisi Kasus Korupsi Penerbitan HGB di Batam
Hukum
Kamis, 7 Jun 2018

KPK Supervisi Kasus Korupsi Penerbitan HGB di Batam

KPK menghadirkan ahli hukum acara pidana di sidang praperadilan kasus dugaan korupsi terhadap Penerbitan Sertifikat HGB atas nama PT. Karimun Pinang Jaya di Batam.
Anies Bersikukuh Pencabutan HGB Reklamasi Harus Lewat Menteri
Ekonomi
Jumat, 12 Jan 2018

Anies Bersikukuh Pencabutan HGB Reklamasi Harus Lewat Menteri

Meski Kementerian ATR/BPN menolah mencabut HGB reklamasi Teluk Jalarta, Anies mengatakan belum akan maju ke PTUN.
Anies Siap Hadapi Konsekuensi Akibat Pencabutan HGB Pulau Reklamasi
Hukum
Selasa, 9 Jan 2018

Anies Siap Hadapi Konsekuensi Akibat Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Anies menegaskan penerbitan sertifikat HGB pulau-pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta cacat hukum.
Anies Minta BPN Cabut HGB Pulau Reklamasi Karena Langgar Aturan
Hukum
Selasa, 9 Jan 2018

Anies Minta BPN Cabut HGB Pulau Reklamasi Karena Langgar Aturan

Anies Baswedan menerbitkan surat resmi Gubernur DKI Jakarta bernomor 2373/-1.794.2 yang meminta BPN membatalkan penerbitan sertifikat HGB pada pulau-pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta.
Penerbitan HGB Pulau D Reklamasi Jakarta Digugat Walhi dan Nelayan
Hukum
Selasa, 21 Nov 2017

Penerbitan HGB Pulau D Reklamasi Jakarta Digugat Walhi dan Nelayan

Walhi dan 15 nelayan mengajukan gugatan atas penerbitan HBG Pulau D ke PTUN Jakarta karena menilai proses keluarnya perizinan tersebut menyalahi prosedur.
Pemprov DKI Dilaporkan Terkait Terbitnya HGB Pulau C & D
Sosial budaya
Rabu, 13 Sept 2017

Pemprov DKI Dilaporkan Terkait Terbitnya HGB Pulau C & D

Pemprov DKI Jakarta dilaporkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terkait dugaan maladministrasi dalam pemberian sertifikat HPL & HGB Pulau C dan D Reklamasi Teluk Jakarta.
Ombudsman Nilai Gubernur DKI Harus Ketahui Izin HGB Pulau D
Sosial budaya
Kamis, 31 Agt 2017

Ombudsman Nilai Gubernur DKI Harus Ketahui Izin HGB Pulau D

Ombudsman RI menilai bahwa gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, harus mengetahui perihal pemberian izin Hak Guna Bangunan Pulau D.
Pemerintah Bisa Tarik Sertifikat HGB Reklamasi Pulau D
Ekonomi
Selasa, 29 Agt 2017

Pemerintah Bisa Tarik Sertifikat HGB Reklamasi Pulau D

Pemerintah memberikan izin kepada PT Kapuk Naga Indah untuk mengelola lahan reklamasi Pulau D selama 30 tahun.