Indeks Haji 2026

DPR meminta masyarakat tidak khawatir dengan operasional klinik haji untuk jemaah dari Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Opsi tersebut diambil Kementerian Haji dan Umrah sebagai respons sikap pemerintah Arab Saudi yang melarang pemerintah membangun klinik saat musim Haji.

Dahnil mengatakan, pemerintah dan DPR sudah berupaya mengefisiensikan pos biaya haji sehingga disepakati turun Rp2 juta untuk besaran BPIH 2026.

DPR RI dan pemerintah menyepakati bahwa BPIH 2026 turun Rp2 juta dibandingkan BPIH tahun 2025 sebesar Rp89.410.258,79

Setelah Jatim, kuota terbanyak kedua dan ketiga diberikan kepada Jateng, dan Jabar sementara tersedikit diberikan pada Papua Barat

Abdul Wachid menegaskan jemaah haji yang sakit harus langsung dibawa ke rumah sakit.

Mina Jadid disebut tidak memenuhi standar kelayakan dan mengurangi kekhusyukan ibadah jemaah saat prosesi puncak haji di Mina.

Pemerintah mengusulkan agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2026 yang harus dibayar jemaah haji sebesar Rp54.924.000.

Salah satu opsi adalah melakukan penyewaan pesawat secara multi-years selama 3 tahun ke depan dalam rangka menjamin ketersediaan pesawat haji.

Marwan Dasopang menilai masa tunggu pemberangkatan haji selama ini tidak sesuai aspek keadilan.

Dahnil hanya mengatakan yang terpenting adalah berpakaian dengan pantas dan sopan, selayaknya berbusana untuk kepentingan keagamaan.

Kebijakan umrah mandiri jadi titik balik, negara perlahan melepaskan kendali sekaligus beradaptasi dengan Saudi yang semakin digital dan berorientasi pasar.

Wamen Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, usulan tersebut sulit dipenuhi maskapai apabila mengacu kondisi penerbangan di Tanah Air.

Panitia Kerja (Panja) Haji 2026 DPR RI akan mencari celah untuk bisa menurunkan BPIH Haji 2026.

Perincian, untuk kuota haji reguler sebesar 92 persen atau 203.320 jemaah dan kuota haji khusus sebesar 8 persen atau setara 17.680 jemaah.

Dahnil menegaskan bahwa angka potensi kebocoran haji mencapai Rp5 triliun sebagai potential loss seperti perdagangan kuota haji.

Dahnil mengatakan, upaya penambahan embarkasi di DIY juga merupakan wujud semangat desentralisasi layanan ibadah haji.

DPR menilai penurunan BPIH sebesar Rp1 juta masih terlalu kecil serta menyinggung kekhawatiran penurunan kualitas pelayanan haji 2026.

Aprozi berharap BPIH per jamaah bisa turun lagi pada tahun 2025 ini tanpa mengurangi kualitas layanan.

Arab Saudi meminta pemerintah Indonesia benar-benar memastikan tidak memberangkatkan jemaah haji dalam kondisi sakit.