Indeks Dpd Ri

Lirik lagu nasional Indonesia Raya yang diubah dengan 'Indognesial' memicu kemarahan publik. Pengunggah video kini diburu.

Kesetjenan DPR/MPR/DPD tak ingin lingkungannya menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Anggota DPD RI Sylviana tak tahu tertular Corona di mana dan kapan.

Saat menemui Jokowi, LaNyalla menyampaikan sejumlah aspirasi daerah, selama ia melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Indonesia. 

Polri tetap memproses sejumlah aktivis dan orang Papua yang ditahan dalam berbagai kasus baik di Papua maupun di Jakarta meski telah didesak DPR RI.

Anggota DPD RI Utusan Papua, Yorrys Raweyai mengunjungi Surya Anta dkk di Mako Brimob pada Jumat kemarin.

Dukungan DPD RI kepada Bambang Soesatyo akan membuat mulus pencalonan politikus Golkar itu sebagai ketua MPR RI 2019-2024.

PKS mendukung politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua MPR. DPD justru ajukan 5 syarat apabila kandidat Ketua MPR ingin dapat dukungan DPD.

Pemilihan pimpinan DPD RI periode 2019-2024 malam ini terancam gagal.

Ada dugaan penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan tindakan diskriminatif terkait pembatasan DPR RI terhadap GKR Hemas.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Indonesia Oesman Sapta Odang (OSO) memberikan sambutan dalam sidang bersama DPR dan DPD RI, hari ini, Jumat (16/8/2019).

Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Saleh Partaonan Daulay mengklaim, pihaknya dan seluruh fraksi yang ada di parlemen sudah menyambut baik adanya rencana penghidupan kembali GBHN.

MK meloloskan gugatan Farouk Muhammad bukan karena dalih foto editan Evi Apita Maya, melainkan dalil yang diajukan penggugat soal penggelembungan suara.

Caleg DPD petahana Farouk Muhammad menggugat rivalnya ke MK dengan dalih telah mengedit fotonya secara berlebihan. Benarkah calon dipilih hanya karena tampang menarik?

Oesman Sapta Odang menyampaikan perpisahan sebagai Ketua DPD RI dalam acara buka bersama dengan Presiden Jokowi dan pimpinan lembaga negara.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai pemilu serentak sebaiknya dibagi menjadi dua, yaitu nasional dan daerah dengan jeda 30 bulan atau 2,5 tahun.

Sengketa dualisme kepemimpinan DPD RI ini sudah berjalan di Mahkamah Konstitusi untuk menunggu keputusan selanjutnya.

KPU akan berurusan dengan hukum hingga Presiden jika masih tetap tidak menjalankan putusan PTUN yang mengharuskan KPU menerbitkan DCT baru dengan memasukkan OSO sebagai caleg.

Kalau dilihat satu perkara digunakan putusan MK, satu perkara mengabiakannya, itu buruk bagi pemilu.

Besaran dana kampanye yang bisa disumbangkan dari setiap pihak telah diatur dalam Pasal 327 ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.