Indeks Dpd Ri

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi menyusul terpilihnya BPK RI menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020.

Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir dalam sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (16/8/2017).

Untuk pertama kalinya Presiden Jokowi mengenakan baju adat Bugis dan JK mengenakan adat Jawa Tengah saat ahdiri Sidang Tahunan MPR RI. Apa makna di balik penampilannya ini?

Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Sulawesi Selatan (Bugis) sedangkan Wapres Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat Jawa hadiri Sidang Tahunan MPR RI, Rabu (16/8/2017).

Hari ini Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga negara di depan Sidang Tahunan MPR RI.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap seluruh jajaran Dewan Perwakilan Daerah segera bekerja tanpa terus berkutat pada polemik legalitas pimpinan lembaga ini.

Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi penambahan pimpinan DPR menjadi 7, pimpinan MPR menjadi 11, dan pimpinan DPD menjadi 5 dalam revisi UU MD3.

Empat anggota DPD melakukan aksi protes disaksikan Ketua DPD saat pembukaan masa sidang DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Sebagian senator memilih mematuhi pimpinan lama DPD RI. Mereka menyerahkan laporan kegiatan resesnya kepada dua Wakil Ketua DPD RI periode 2014-2017, Farouk Muhammad dan GKR Hemas.

Nama Oesman Sapta menjadi perbincangan publik setelah polemik dobel jabatan yang dipangkunya, sebagai Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR. Di luar lembaga negara itu, Oesman juga adalah ketua Umum Partai Hanura.

Anggota DPD penyokong kubu pimpinan lama DPD RI bersiap menggugat hasil pemilihan ketua dan wakil ketua lembaga tinggi negara tersebut ke PTUN.

Pihak Mahkamah Agung menegaskan legalitas pemilihan dan pelantikan pimpinan baru DPD RI absah. 

Penyidik Polda Metro Jaya mengaku akan melakukan pemanggilan terhadap dua terlapor Benny Ramdhani dan Delis Julkarson Hehi terkait pengeroyokan terhadap Afnan Hadikusumo.

Wakil Ketua DPD RI yang lama, Ratu Hemas mendesak Mahkamah Agung menjelaskan alasan pengesahan pelantikan pimpinan baru lembaga tinggi negara itu.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan terpilihnya Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebabkan rangkap jabatan harus diselesaikan oleh lembaga tinggi negara tersebut.

"Kita menyesalkan apa yang terjadi di DPD semalam, dan itu terus terang memalukan kita, baik dalam negeri, khususnya luar negeri, mereka sudah bertanya-tanya ada apa ini sistem demokrasi di Indonesia," kata JK.

Pimpinan MPR akan segera membahas status Oesman Sapta Odang yang kini menjabat posisi pimpinan di dua lembaga tinggi negara, yakni Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua DPD RI.

Mendagri, Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah mendukung hasil pemilihan Ketua DPD sebab proses itu merupakan kewenangan internal lembaga negara ini.

Oesman Sapta Odang terpilih sebagai Ketua DPD RI, menggantikan Mohammad Saleh. Oesman tercatat sebagai ketua DPD pertama dari kalangan politisi sejak lembaga DPD lahir pada 1 Oktober 2004.

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah akhirnya secara aklamasi memutuskan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI dan Nono Sampono serta Damayanti Lubis sebagai Wakil Ketua DPD RI.