Indeks Dpd Ri

Sultan menyebut sejumlah persoalan yang menjadi “duri” dalam perekonomian Indonesia, mulai dari ketergantungan impor hingga inefisiensi.

Sultan mengatakan setiap presiden memiliki capaian dan peran sejarah masing-masing dalam perjalanan bangsa.

Pemotongan anggaran kementerian/lembaga merupakan salah satu opsi antisipasi atas dampak perang Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel.

Senator Papua Barat Daya, Paul Finsen, mengatakan orang Papua tidak suka dengan rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di sana.

Secara pribadi, Sultan berpandangan bahwa mekanisme langsung perlu ditinjau ulang karena biaya politik dalam sistem demokrasi Indonesia mahal.

DPD RI dan Universitas Udayana akan memperkuat parlemen digital berbasis riset dan inovasi.

Menurut Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menjaga kemandirian dan harga diri bangsa menjadi hal yang penting.

Sultan mengatakan RUU Daerah Kepulauan diperlukan untuk membalikkan paradigma pembangunan nasional yang selama ini lebih berorientasi daratan.

Sultan menilai pemerintah daerah terdampak bencana di Sumatra mengalami kesulitan menangani bencana, sehingga butuh intervensi pemerintah pusat.

Belum adanya imbal hasil atau return Danantara bagi daerah juga jadi sorotan DPD.

Ini menjadi kewajiban moral dan konstitusional negara untuk menghormati sejarah panjang pesantren.

Ketua DPR RI meyakini pemerintah memiliki alasan yang kuat dalam pengurangan alokasi TKD.

Selain karena potensi pertanian yang besar, wilayah Papua Tengah, menurut Yorrys siap menghadapi tantangan akses logistik dan infrastruktur.

Sultan meminta seluruh anggota DPD RI aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan di daerahnya.

Bupati Pati jangan sampai gegabah mengeluarkan kebijakan yang dijadikan alasan untuk mendongkrak pembayaran pajak.

Sultan menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat bukan diukur dari aspek infrastruktur saja, tetapi juga dari faktor kurikulum hingga kualitas guru.

Masih ada 100 orang dari total 736 anggota DPR RI dan DPD RI yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK.

Lokataru dan LKBHMI Jakbar menggugat formil UU BUMN karena menilai revisi tersebut tidak melibatkan DPD RI dan minim partisipasi publik.

Mabes Polri menyatakan kenaikan pangkat 49 Pati Polri, termasuk M. Iqbal, adalah penghargaan pada perwira atas dedikasi dan pengabdian di kepolisian.

Menurut pengamat tidak ada urgensi bagi Polri untuk membiarkan personelnya rangkap jabatan sebagai anggota serta pegawai kementerian.