Indeks Dpd Ri

KPK meminta bukti tambahan berupa rekaman suara yang berisi percakapan antara Irfan dengan seorang petinggi partai.

Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengakui tak mempersoalkan usulannya perihal dana zakat digunakan untuk membiyai makan MBG, ditolak Istana.

PBNU menegaskan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan makan bergizi gratis (MBG) tidak bisa dilakukan dengan sembarangan.

Sultan juga mendorong masyarakat untuk dilibatkan dalam program makan bergizi gratis (MBG) agar program ini tidak sepenuhnya menggunakan APBN.

Komeng memastikan dirinya tidak ada masalah dengan Ketua DPD Sultan Najamudin terkait penempatannya di Komite II.

DPD berencana menambah alat kelengkapan serupa DPR seiring bertambahnya kementerian di era Prabowo-Gibran.

Sidang Penetapan Pimpinan MPR RI yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji mestinya digelar pukul 20.00 WIB.

Tersisa DPD yang belum menyerahkan susunan pengurus fraksi di MPR RI karena baru menyelesaikan penetapan pimpinan DPD hingga Rabu dini hari.

Sultan Najamudin menjadi Ketua DPD periode 2024-2029. Simak biodata, rekam jejak, dan jumlah harta kekayaannya.

DPD RI akhirnya dipimpin oleh Sultan Najamudin. Ada banyak keriuhan saat penetapan tersebut. Simak selengkapnya.

Tercatat ada 23 artis yang menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.

Komeng berharap bisa masuk Komite III Seni Budaya demi mewujudkan Hari Komedi Nasional.

Pelawak Komeng merupakan salah satu anggota DPD RI yang terpilih pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dari Jawa Barat.

Polri mengedepankan upaya pencegahan dan deteksi dini dalam mengamankan pelaksanaan pelantikan anggota dewan periode 2024-2029 di Gedung DPR/MPR.

Kehadiran Jokowi langsung disambut pemimpin sidang rapat paripurna sementara, Guntur Sasono dari Partai Demokrat.

Fungsi pengawasan DPR dan DPD perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan Indonesia di berbagai bidang.

La Nyalla mengingatkan Indonesia harus memiliki tekad yang sama dalam menghadapi disrupsi global saat ini.

Hilmy melihat, kebijakan pembolehan ekspor sedimen pasir laut hanya akan merusak lingkungan dan mengganggu kedaulatan Indonesia.

Ketua Panitia Khusus Tata Tertib DPD RI, Hasan Basri, menuding LaNyala memaksakan diri untuk mengesahkan tata tertib yang mereka rancang dan susun sendiri.

Melemahnya peran parlemen menunjukkan perlunya reformasi untuk memastikan keseimbangan kekuasaan dan representasi yang efektif dalam sistem demokrasi.