Indeks Dpd Ri

Keterwakilan perempuan di kursi legislatif bukan sekadar angka. Sudah sepatutnya diberikan ruang yang sama.

Komeng dipastikan melenggang ke Senayan setelah meraih suara tertinggi sebanyak 5.399.699 suara.

Berikut ini penjelasan mengenai gaji, tugas, dan wewenang anggota DPD RI. Selain gaji, DPD RI juga mendapat tunjangan.

Sidang Paripurna DPD RI ke-9 pada Selasa (5/3/2024), menyepakati pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu 2024.

Rapat konsultasi Sekjen DPD RI dan Setneg untuk mencari kejelasan yang akan diteruskan ke menteri hingga presiden.

R.A. Yashinta Sekarwangi memperoleh suara sementara 268.965. Meski masih di bawah Hemas, tapi unggul dari para petahana.

Taj Yasin mendapatkan 2.695.633 suara saat penghitungan real count KPU mencapai 82,51 persen. Unggul dari 4 petahana.

Berdasarkan data real count KPU sementara, La Nyalla unggul. Sementara Agus Rahardjo potensial lolos sebagai senator.

Happy Farida Djarot memperoleh suara sementara sebanyak 209.888 suara dalam perhitungan suara Pemilu 2024.

Saat ini peraturan tentang aset daerah terserak dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum ada aturan khusus tersendiri.

Cara menghitung suara caleg agar dapat kursi anggota DPD RI di Pileg 2024. Berapa minimal suara yang harus diperoleh?

Def Tri Hardianto menyoroti terkatung-katungnya RUU Masyarakat Adat dan pengalamannya mengadvokasi Perda Masyarakat Adat di Kabupaten Rejang Lebong.

Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan kasus yang menyeret Arya sudah sangat jelas melanggar etik.

Pengawasan itu khususnya terkait kampanye, pemungutan suara, posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilu, dan perhitungan suara. 

Berapa perolehan suara minimal calon legislatif (caleg) DPD RI agar lolos Pemilu 2024?

Menurut La Nyalla, bila RUU dan Perda bertentangan, bisa menghilangkan harapan untuk memperkuat upaya pelestarian lingkungan. 

Nama-nama bakal caleg DPD RI dan DPR RI yang masuk dalam DCS akan diumumkan pada 19 sampai 23 Agustus 2023.

Jimly menilai fungsi DPD RI sebaiknya dipindah ke DPR dengan memasukkan wakil daerah, aspirasi daerah memutus fungsi legislasi.

Kendati demikian, DPD berbeda pendapat terkait mekanisme pemilihan presiden. 

Jimly mendorong agar lembaga parlemen cukup dua, yakni DPR dan MPR. Ia juga mendukung gagasan untuk menghapus DPD RI.