Indeks Dpd Ri

Belum adanya imbal hasil atau return Danantara bagi daerah juga jadi sorotan DPD.

Ini menjadi kewajiban moral dan konstitusional negara untuk menghormati sejarah panjang pesantren.

Ketua DPR RI meyakini pemerintah memiliki alasan yang kuat dalam pengurangan alokasi TKD.

Selain karena potensi pertanian yang besar, wilayah Papua Tengah, menurut Yorrys siap menghadapi tantangan akses logistik dan infrastruktur.

Sultan meminta seluruh anggota DPD RI aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan di daerahnya.

Bupati Pati jangan sampai gegabah mengeluarkan kebijakan yang dijadikan alasan untuk mendongkrak pembayaran pajak.

Sultan menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat bukan diukur dari aspek infrastruktur saja, tetapi juga dari faktor kurikulum hingga kualitas guru.

Masih ada 100 orang dari total 736 anggota DPR RI dan DPD RI yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK.

Lokataru dan LKBHMI Jakbar menggugat formil UU BUMN karena menilai revisi tersebut tidak melibatkan DPD RI dan minim partisipasi publik.

Mabes Polri menyatakan kenaikan pangkat 49 Pati Polri, termasuk M. Iqbal, adalah penghargaan pada perwira atas dedikasi dan pengabdian di kepolisian.

Menurut pengamat tidak ada urgensi bagi Polri untuk membiarkan personelnya rangkap jabatan sebagai anggota serta pegawai kementerian.

Formappi menyebut penunjukkan pejabat tinggi Polri, Irjen Muhammad Iqbal menjadi Sekjen DPD tidak selaras dengan aturan UU MD3.

Anggota DPD Dapil Bali, Ni Luh Djelantik, menjalani penyelidikan dan verifikasi faktual oleh Badan Kehormatan DPD atas dugaan pelanggaran kode etik.

KPK meminta bukti tambahan berupa rekaman suara yang berisi percakapan antara Irfan dengan seorang petinggi partai.

Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengakui tak mempersoalkan usulannya perihal dana zakat digunakan untuk membiyai makan MBG, ditolak Istana.

PBNU menegaskan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan makan bergizi gratis (MBG) tidak bisa dilakukan dengan sembarangan.

Sultan juga mendorong masyarakat untuk dilibatkan dalam program makan bergizi gratis (MBG) agar program ini tidak sepenuhnya menggunakan APBN.

Komeng memastikan dirinya tidak ada masalah dengan Ketua DPD Sultan Najamudin terkait penempatannya di Komite II.

DPD berencana menambah alat kelengkapan serupa DPR seiring bertambahnya kementerian di era Prabowo-Gibran.

Sidang Penetapan Pimpinan MPR RI yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji mestinya digelar pukul 20.00 WIB.