Indeks Current Issue
Mengusut Motif Polisi Tembak Polisi di Rumah Jenderal Bintang Dua
Kasus ini harus diusut tuntas dan transparan agar publik tidak berspekulasi terkait motif polisi tembak polisi di kediaman dinas petinggi Polri.
Pasal 240 RKUHP Ancam Kebebasan Ekspresi & Kriminalisasi Aktivis?
Peneliti KontraS menilai meski delik Pasal 240 RKUHP bersifat materiil, tetapi ukuran dari kerusuhan itu tidak jelas rumusannya.
Menanti Keberanian Presiden Keluarkan Perppu Presidential Threshold
Feri menilai ada sejumlah keuntungan bagi Presiden Jokowi bila berani keluarkan Perppu. Salah satunya ia akan nampak mematuhi konstitusi.
Konstelasi Politik Jelang Pilpres 2024: Tiga Poros Sulit Terbentuk?
Poros ketiga di Pilpres 2024 berpotensi sulit terbentuk di tengah aksi manuver partai di luar KIB dan PDIP.
Pendefinisian Kritik Presiden di RKUHP: Rakyat Berpotensi Dipidana?
Pasal-pasal penghinaan baik terhadap presiden dinilai akan mengancam kebebasan berekspresi kendatipun terdapat pengetatan di sana sini.
Motif Pemerintah-DPR Batasi Pembahasan RKUHP Hanya 14 Pasal Krusial
Keputusan pemerintah dan DPR hanya membatasi pembahasan RKUHP hanya 14 pasal krusial saja menuai kritik. Semestinya dibahas komprehensif.
Kasus KS di Pesantren Jombang: Bukti Relasi Kuasa & Victim Blaming
Kalis Mardiasih menilai kasus di Jombang merupakan wajah nyata bagaimana akar kekerasan seksual bersumber dari relasi kuasa yang sistemik dan berlapis.
Potensi Langgengnya Konflik Bersenjata di Papua Usai DOB Disahkan
Direktur PAHAM Papua, Gustaf Kawer sebut, selama pemerintah masih salah mengambil kebijakan di Papua, potensi konflik di sana meningkat.
Sistem Zonasi & Nasib SDN di Solo yang Hanya Terima Satu Siswa Baru
Satriwan menilai, sistem zonasi sangat bermasalah karena tak semua kelurahan punya sekolah negeri, termasuk kota besar di Jakarta.
Menyoal Logika Erick Thohir Mahasiswa Jangan Hanya Sibuk Pergerakan
Masinton menilai pernyataan Erick Thohir berbahaya bagi pola pikir anak muda dan berpotensi membentuk mental 'kuli'. Hanya berpikir kuliah dan kerja.
Kasus ACT Diproses Hukum, Bagaimana Nasib Aset & Uang Donasinya?
PPATK menemukan indikasi penyalahgunaan dana ACT diduga mengalir pada kepentingan pribadi dan dugaan aktivitas terlarang.
Lampu Kuning Inflasi Tinggi, Jadi Sinyal Buruk bagi Indonesia?
Pemerintah sendiri tidak bisa membendung kenaikan laju inflasi sampai akhir tahun. Inflasi diperkirakan bisa tembus 4,5 persen.
Menilik Efektivitas Vaksin Booster jadi Syarat Mobilitas Warga
Tak hanya vaksin booster, kata Dicky, pemerintah harus kembali menggalakkan testing, tracing dan treatment (3T) maupun prokes 5M.
Kontroversi Eks Pangdam Achmad Marzuki jadi Penjabat Gubernur Aceh
Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai penunjukan Achmad Marzuki tidak sesuai meski disebut telah menjadi purnawirawan TNI.
Drama Sidang Etik Lili Pintauli: Pengulangan hingga Isu Mundur
Sidang etik kali ini diperlukan untuk menelusuri potensi kasus tiket dan akomodasi MotoGP dengan dugaan pidana seperti suap atau gratifikasi.
Potensi Cuan LinkAja saat Beli BBM Subsidi Lewat MyPertamina
Irto menjelaskan pembayaran melalui LinkAja adalah sebuah pilihan bagi warga. Namun, tetap bisa bayar tunai maupun debit.
Kisah Peternak & Pedagang Hewan Kurban Iduladha di Tengah Wabah PMK
Fuad bercerita soal pengamalan ternaknya kena virus PMK pada Mei lalu. Dari 50-an ekor sapi yang terjangkit, sekitar 80% sembuh.
UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Juga Aman?
Andi menilai fenomena pengabaian kasus kekerasan seksual menunjukkan minimnya perspektif gender yang dimiliki oleh kepolisian.
Mental Kere Penyebab Subsidi Energi Dinikmati Orang Kaya, Benarkah?
Fahmy pesimistis penerapan aplikasi MyPertamina akan mendukung kebijakan pembatasan pembelian pertalite dan solar subsidi.
Duduk Perkara Kemenag Tolak Tambahan Kuota Haji 10.000 dari Saudi
Kemenag memutuskan tidak mengambil tambahan kuota haji 10.000 tahun ini karena tidak cukup waktu untuk memproses kuota tambahan itu.