Indeks Current Issue

Publik menilai banyak kejanggalan dalam kasus polisi tembak polisi di rumah jenderal. Pengungkapan fakta secara transparan jadi pertaruhan Polri.

Lambatnya pengisian kursi MenpPAN-RB diduga akibat ada tarik-ulur dalam pengisian kursi yang menjadi jatah PDIP tersebut.

Elisa sebut pemindahan ibu kota tak membuat masalah yang dihadapi Jakarta akan berkurang atau biaya perbaikannya jadi lebih murah.

Penerapan pakta integritas dinilai sebagai solusi tepat agar kasus Zulhas tidak terulang. Para politikus yang jadi pejabat publik harus memahaminya.

Citayam Fashion Week dinilai mendobrak satu dominasi persepsi publik tentang kosmopolitan.

Keputusan pemerintah membatalkan kebijakan pencabutan izin Ponpes Shiddiqiyah Jombang menuai kontroversi. Ada motif politik?

Fahmy Radhi mengingatkan Pertamina agar saat harga minyak dunia turun, maka harga BBM dan LPG non-subsidi harus disesuaikan kembali.

Meskipun Lili Pintauli resmi mundur dan penggantinya sedang diproses, tapi sejumlah pihak tetap mendorong agar kasusnya diproses secara hukum.

Kasus ini harus diusut tuntas dan transparan agar publik tidak berspekulasi terkait motif polisi tembak polisi di kediaman dinas petinggi Polri.

Peneliti KontraS menilai meski delik Pasal 240 RKUHP bersifat materiil, tetapi ukuran dari kerusuhan itu tidak jelas rumusannya.

Feri menilai ada sejumlah keuntungan bagi Presiden Jokowi bila berani keluarkan Perppu. Salah satunya ia akan nampak mematuhi konstitusi.

Pasal-pasal penghinaan baik terhadap presiden dinilai akan mengancam kebebasan berekspresi kendatipun terdapat pengetatan di sana sini.

Poros ketiga di Pilpres 2024 berpotensi sulit terbentuk di tengah aksi manuver partai di luar KIB dan PDIP.

Keputusan pemerintah dan DPR hanya membatasi pembahasan RKUHP hanya 14 pasal krusial saja menuai kritik. Semestinya dibahas komprehensif.

Kalis Mardiasih menilai kasus di Jombang merupakan wajah nyata bagaimana akar kekerasan seksual bersumber dari relasi kuasa yang sistemik dan berlapis.

Direktur PAHAM Papua, Gustaf Kawer sebut, selama pemerintah masih salah mengambil kebijakan di Papua, potensi konflik di sana meningkat.

Satriwan menilai, sistem zonasi sangat bermasalah karena tak semua kelurahan punya sekolah negeri, termasuk kota besar di Jakarta.

Masinton menilai pernyataan Erick Thohir berbahaya bagi pola pikir anak muda dan berpotensi membentuk mental 'kuli'. Hanya berpikir kuliah dan kerja.

PPATK menemukan indikasi penyalahgunaan dana ACT diduga mengalir pada kepentingan pribadi dan dugaan aktivitas terlarang.

Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai penunjukan Achmad Marzuki tidak sesuai meski disebut telah menjadi purnawirawan TNI.