Indeks Current Issue

BI sebut pelemahan rupiah terjadi karena adanya sentimen penguatan dolar AS. Dolar menguat hampir terhadap semua mata uang.

Trubus mendorong agar BPK bisa melakukan investigasi atau audit keuangan terkait tim bayangan tersebut.

Elisa sebut sumur resapan membantu mengurangi beban. Namun perlu kontekstual karena sekitar 35% Jakarta adalah lapisan aluvial.

Keterlibatan aktif advokat perlu dibuktikan dalam penyidikan untuk menentukan apakah terlibat penghalangan penyidikan atau tidak.

Pemerintah dinilai sebaiknya memberikan pilihan beragam ke masyarakat daripada memaksa konversi gas ke kompor listrik.

YLKI menilai sekeras apa pun kritik dari konsumen, idealnya pelaku usaha tak perlu menyerang balik dengan somasi.

Bhima menilai kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 bps jadi sinyal BI ingin mengimbangi kebijakan The Fed.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam aksi peretasan ke kru Narasi TV. Mereka jugadesak aparat usut tuntas kasus ini.

Dedi menilai para pemilih Anies Baswedan tidak akan terpengaruh dengan data yang dirilis BPS soal indeks kebahagiaan.

Masyarakat Papua perlu mengawal penerapan RUU itu bila diundangkan, misalnya ada persoalan terkait akses sumber daya alam.

Kejadian 14 September merupakan kasus keempat yang menyebabkan warga Karawang keracunan gas klorin dari Pindo Deli II.

Hendri menilai cara Anies Baswedan yang memamerkan keberhasilannya semestinya ditiru kandidat lain jelang 2024.

Pendukung Puan Maharani dan relawan Ganjar Pranowo "perang narasi" lewat isu munculnya Dewan Kolonel.

Sejauh ini, Pemprov DKI hanya bangun tanggul saja. Sayangnya, hal itu tak efektif dan tetap banjir rob.

Adriana sebut selain lemah sosialisasi, otsus lebih identik dengan uang. Itu salah satu yang membuat penerapan otsus tak maksimal.

Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kerja jurnalistik antara lain adalah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 4 UU PDP.

Hasto telah berkonsultasi dengan Fraksi PDIP di DPR dan menyebut Dewan Kolonel hanya guyonan, tak perlu disikapi serius.

Pemberian BLT baik di era SBY dan Jokowi dinilai sama-sama tidak bisa meredam dampak kenaikan harga BBM subsidi.

Saat ini startup dinilai tengah mengatur strategi bisnis baru untuk mengejar kestabilan bisnis.

Zaenur sebut tak ada warga yang mendukung korupsi. Tapi bila ada tokoh yang didukung jadi tersangka, tetap dibela.