Indeks Current Issue

Dedi menilai para kandidat potensial bakal capres dan cawapres 2024 yang diserang di media sosial perlu melakukan kontra narasi.

Adian menjawab AHY soal Jokowi hanya gunting pita. Menurut Adian, hanya 222 kilometer proyek tol yang melanjutkan era SBY.

Terlepas dari upaya Jokowi mempercepat peralihan kendaraan listrik, kesiapan infrastruktur menjadi pertanyaan besar.

Deklarasi Anies jadi ajang menarik perhatian partai untuk mengusungnya, apalagi jabatan sebagai gubernur segera berakhir.

Masifnya kebakaran hutan & lahan yang terjadi tiap tahun, membuat Tim Cegah Api Greenpeace Indonesia berjibaku padamkan karhutla hingga bertaruh nyawa.

Dalam kasus obstruction of justice perkara kematian Yosua, Jerry diduga melanggar kode etik kategori berat.

Kunto sebut AHY ingin mengingatkan jasa-jasa SBY. Ia berjualan SBY karena Demokrat adalah partai tokoh yang fokus ke SBY.

Polda NTT sebut korban kekerasan seksual calon pendeta di Alor bertambah, dari enam menjadi 12 orang.

Bhima melihat masih ada beberapa bandara dibangun, tapi akses transportasi dari destinasi wisata ke bandara sulit.

Calon Pj Gubernur DKI dinilai tak hanya soal kapasitas dan rekam jejak. Tapi juga punya tarikan politik yang sama dengan pusat.

Fahmi memahami bila aksi anggota TNI di level bawah sebagai spontanitas. Tapi tak tepat bila emosi itu juga menyulut pejabat atas.

PLN akan menjalankan kebijakan dan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR untuk kepentingan rakyat.

Adi menilai pemilihan 3 nama oleh DPRD DKI tak membawa dampak karena ujung pemilihan ada di tangan Jokowi.

Di tengah kenaikan tarif ojek online, masyarakat perlu cermat ketika melakukan mobilitas.

Demo BBM naik era SBY lebih masif dibandingkan Jokowi karena perbedaan strategi. Di era Jokowi dinilai pakai strategi "kodok rebus."

Perlindungan data pribadi dinilai tak cukup hanya dengan RUU PDP, tapi juga ada kerja sama dari sektor swasta.

Pangi menilai Pemilu 2024 sebaiknya diikuti setidaknya 3 pasangan calon. Efektifkah mencegah polarisasi politik?

PKUB meminta Walkot Cilegon Helldy Agustian memenuhi hak-hak konstitusi warganya dalam beragama dan berkeyakinan.

Zaenur sebut kemudahan pemberian remisi terhadap napi koruptor akibat putusan MA yang membatalkan PP Nomor 99/2012.

Alasan lainnya lantaran hasil uji kebohongan itu merupakan barang bukti, jadi tidak sembarangan dipublikasikan.