Masuk tirto.idIndeks Current Issue
Betapa Aneh dan Merugikannya JPO Tanjung Barat
PT KAI dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta saling lempar soal siapa pihak yang bertanggung jawab membangun JPO.
Pemerintah Dinilai Tak Konsisten dalam Proyek Reklamasi
Pemberian sertifikat HPL Pulau C dan D oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang ke Pemprov DKI dianggap sebagai ketidakkonsistenan pemerintah terkait proyek reklamasi.
Nasib Aris Budiman Tergantung Hasil Sidang DPP KPK
KPK masih menggelar sidang Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) terkait Aris Budiman yang hadir dalam Pansus Hak Angket di DPR.
Sanggupkah BUMN Borong Saham Divestasi Freeport?
Pemerintah membentuk konsorsium untuk persiapan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Para BUMN akan diandalkan, sanggupkah?
Beda Pemerintah dan Freeport Soal Poin Kesepakatan
Pemerintah menganggap empat poin kesepakatan dengan Freeport final, sementara perusahaan asal Amerika itu menilai hanya sebagai kerangka kerja rencana investasi jangka panjang.
Aris Budiman, Video Editan, dan Persaingan di Internal KPK
Aris mengatakan Novel Baswedan sosok yang terlalu powerful di KPK.
Pemerintah Harus Hati-hati Soal Kesepakatan dengan Freeport
Pemerintah diharapkan berhati-hati dan konsisten terhadap hasil perundingan yang telah dicapai dengan PT Freeport Indonesia.
Walikota Tegal Ditangkap, Mendagri Segera Lantik Pengganti
Penangkapan yang dilakukan KPK diduga terkait proyek kesehatan.
Pemerintah dan Freeport Akhirnya Capai Tiga Kesepakatan
Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah mencapai tiga kesepakatan terkait perpanjangan kontrak.
HUT DPR ke-72: Kinerja Legislasi Masih Jauh dari Harapan
Selain kinerja legislasi yang buruk, tingkat kehadiran anggota DPR juga mendapat rapor merah.
Kemenristekdikti Dalami Dugaan Plagiarisme di UNJ
DPR minta pihak-pihak yang melakukan plagiat ditindak tegas.
Tiga Poin yang Harus Dibenahi Terkait Penambahan Dana Parpol
FITRA menyarankan pemerintah memperhatikan tiga hal dalam revisi aturan soal penambahan dana parpol.
Dana Parpol Naik, Mendagri: Korupsi Urusan Pribadi
Partai diminta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.
Kenaikan Dana Partai Politik Bukan Jaminan Bebas Korupsi
FORMAPPI menilai kenaikan dana parpol bukan jaminan akan bebas korupsi. Perlu pengawasan dan transparansi dalam penggunaannya.
ICW: Penambahan Dana Parpol Harus Diikuti Transparansi
ICW mendesak agar kenaikan dana parpol harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas yang selama ini kurang menjadi perhatian.
KPU Didesak Menindak Peserta Pemilu yang Memakai Isu SARA
Anggota DPR Ace Hasan Syadzili minta KPU memasukkan soal penindakan isu SARA dalam pembahasan Peraturan KPU (PKPU).
UU ITE Tak Cukup untuk Menangkal Hoax
Pemerintah harus mengupayakan literasi agar masyarakat peka dan kritis terhadap hoax.
Kemendagri: Tak Hanya Sunda Wiwitan yang Ingin Diakui di KTP
Namun, keinginan warga yang ingin aliran kepercayaan dicantumkan di KTP itu terbentur UU Adminduk.
UU Adminduk Diskriminatif Bagi Penganut Aliran Kepercayaan
Salah satu cara untuk menyudahi diskriminasi terhadap penghayat aliran kepercayaan adalah merevisi UU Adminduk.
NU Dukung Kolom Kepercayaan Dicantumkan di KTP
Selama ini, penganut aliran kepercayaan mengosongkan kolom agama di KTP.
