Indeks Current Issue

Kinerja pelayanan PNS dinilai belum memuaskan.

Ada tiga alasan rekrutmen CPNS, di antaranya adalah untuk mendukung program Nawacita Jokowi.

Surat Keputusan (SK) pencabutan moratorium Pulau C dan D akan diterbitkan minggu depan.

Siaga 1 dimulai Kamis, Jumat, Sabtu mengantisipasi aksi Bela Rohingya.

Hingga Senin (4/9/2017) sudah ada sekitar 1.025 kreditur yang melaporkan piutangnya kepada PKPU.

Salah satu pengurus kasus PKPU First Travel mengaku sulit untuk mengambil aset yang telah disita oleh Bareskrim Mabes Polri.

“[Gugatan] class action itu [dilakukan] kalau nanti yang kita tuntut enggak dipenuhi oleh Pemprov,” kata Nursal, salah satu inisiator GAMPAR.

Komisi III DPR mengancam akan melaporkan Agus Rahardjo ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya yang akan menjerat Pansus Hak Angket KPK dengan Pasal 21.

Miryam S Haryani mengaku dirinya tidak pernah menyebutkan nama Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Aris Budiman sebagai penerima dana sebesar Rp2 miliar.

Patrialis diberi waktu paling lama 1 minggu untuk mengajukan banding sejak putusan diketok Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kamaluddin divonis hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017).

Menteri Pertahanan AS James Mattis menyatakan setiap ancaman Korut terhadap AS atau sekutunya akan disambut “respons militer besar-besaran.”

“Saya berharap cuma denda ya, tidak ada sanksi yang lain. Makanya kita akan tunjukkan video kalau pertandingan ini tertib."

Suporter timnas yang menjadi korban tewas adalah sosok yang selama ini khawatir soal keamanan di stadion.

Pihak Qlue mengklaim memiliki sistem yang dapat memvalidasi laporan warga.

Sejumlah aktivis meminta agar Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi dicabut. Namun, pencabutan Nobel Perdamaian dinilai tak akan berdampak signifikan menyelesaikan konflik Rohingya.

Jumlah laporan warga di Qlue yang ditindaklanjuti semakin minim. Salah satunya dipicu oleh buruknya koordinasi.

PBB dan dunia internasional diminta memberikan kepeduliaan atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar.

Pemerintah Myanmar didesak segera menghentikan serangan militer terhadap etnis Rohingya.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi menghapus pasal UU Keistimewaan DIY yang mewajibkan calon gubernur menyerahkan data nama istri.