Indeks Current Issue

DPP dan DPD Partai Gerindra berbeda sikap soal dukungan terhadap pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar 2018.

Sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Bagaimana langkah pemerintah?

Dalam laga liga Champions musim lalu Juventus menyingkirkan Barcelona dengan skor 3-0 di Turin.

Kerusakan dan kebakaran lahan gambut berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan keanekaragaman hayati.

PKS dan Deddy Mizwar mempertanyakan keputusan DPD Gerindra Jawa Barat yang mencabut dukungan terhadap pasangan Deddy-Syaikhu.

Pemprov DKI gencar sosialisasi Perda No 5 tahun 2014, akan tetapi belum banyak perubahan yang terlihat di sejumlah ruas jalan ibukota, terutama di daerah pemukiman.

Dinas Kesehatan DKI menyatakan RS Mitra Keluarga telah melakukan kelalaian administrasi dalam penanganan bayi Debora.

Menteri Yohana mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Kepolisian untuk mengusut kasus kematian bayi Debora.

Pimpinan dan anggota pansus terdiri dari fraksi-fraksi pendukung koalisi pemerintah.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, melihat pelemahan KPK sebagai pengkhianatan atas salah satu tujuan Reformasi: menghilangkan KKN.

Wakil Ketua Pansus KPK membantah pidato terkait adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pegawai honorer ingin pemerintah membuka seleksi khusus berbeda dengan penerimaan CPNS tahun ini. Alasannya, apresiasi terhadap kerja mereka belum dihargai layak oleh pemerintah.

SBY tak ingin KPK dilemahkan. Ia meminta kader Partai Demokrat mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Setara Insitute mengimbau agar dugaan kasus pengeroyokan murni di Halmahera Selatan tidak dikaitkan dengan keyakinan pelaku.

Perekrutan honorer menjadi PNS terbentur kendala undang-undang.

Komisi II DPR meminta agar pemerintah memprioritaskan angkat pegawai honorer daripada merekrut orang baru.

Pemprov DKI mengingatkan warga agar sebelum membeli kendaraan bermotor wajib memiliki garasi sebagaimana diatur dalam Perda No 5 tahun 2014.

Yustinus Prastowo mengatakan pangkal masalah yang dikeluhkan Tere Liye terletak pada PPh Pasal 23 atas royalti penulis buku yang dipotong 15 persen atas jumlah bruto.

Pemprov DKI Jakarta mengakui bahwa infrastruktur dan transportasi publik di Jakarta belum memadai.

Dandhy bersama YLBHI dan SAFEnet masih mendalami motif dari pelaporan yang dilakukan Repdem, organisasi sayap PDI Perjuangan.